Samarinda – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kabar mengejutkan bagi para calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengangkatan yang sebelumnya dinantikan banyak pihak kini harus ditunda hingga Oktober mendatang.
Keputusan ini menimbulkan kekecewaan, terutama bagi CPNS yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama atau menyewa tempat tinggal di lokasi penempatan mereka.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyesalkan kebijakan tersebut dan menilai pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.
“Pemerintah harusnya sebelum membuat peraturan harus mengkaji dulu dengan benar. Jangan plin-plan,” ujar Samri pada media ini, Jum’at (14/3/2025).
Samri menambahkan bahwa penundaan ini merugikan banyak CPNS yang sudah menaruh harapan besar. Terlebih, kebijakan ini bertepatan dengan momen lebaran, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat.
Terkait dampak penundaan ini terhadap rekrutmen CPNS dan PPPK berikutnya, Samri menegaskan bahwa setiap jalur memiliki mekanisme tersendiri. Saat ini, DPRD dan Pemkot Samarinda lebih memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Setiap tahun ada sekitar 200 hingga 500 PNS yang pensiun di Samarinda. Karena itu, kami berupaya agar PPPK yang telah direkrut sebelumnya bisa segera diangkat menjadi pegawai penuh,” jelasnya.
Samri juga memastikan bahwa kebijakan ini telah disepakati bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan instansi terkait, sehingga formasi CPNS baru akan dibuka setelah pengangkatan PPPK selesai dilakukan.
“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pemerintah harus lebih matang dalam perencanaan agar tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Df)
