SAMARINDA – Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim berlangsung Selasa (12/10/2021). Tentu saja pertemuan tersebut untuk kembali mengenai pembahasan APBD-Perubahan tahun 2021.
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan terkait anggaran perubahan tahun 2021 ini. Dalam sisa waktu kurang lebih dua bulan ini kemungkinan APBD-Perubahan disahkan malah sangat kecil.
Apalagi dalam aturan Kemendagri, yaitu maksimal batas waktu anggaran perubahan disahkan tiga bulan sebelum pergantian tahun. Namun Banggar terus berupaya agar anggaran perubahan segera disahkan.
Dikatakan Wakil ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, pihaknya dan Pemerintah Provinsi berencana akan menyambangi Kemendagri. Agendanya yaitu meminta saran dan solusi agar polemik anggaran perubahan yang masih belum menemukan titik tengah dapat terealisasi.
“Lalu pak Sekda kontak ke Dirjen Keuda. Ada dua daerah yang belum termasuk Kaltim,” katanya.
Sementara itu Kepala BPKAD, Muhammad Sa’duddin mengatakan pihaknya akan menggunakan anggaran murni 2021 jika tidak dapat menggunakan anggaran perubahan.
“Saya enggak mengulang-ulang jadi atau enggak. APBD perubahan dari surat Kemendagri. DPRD masih membahas ini. Namanya UU tidak bisa bilang tiga bulan. Tapi bunyinya jika tidak ada perubahan (APBD-P) maka pakai APBD lama (Murni),” ungkapnya. (pry)
