SAMARINDA – Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Badan Anggaran DPRD dengan Badan Anggaran DPRD dengan Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebelumnya masih berjalan hambar. Hingga Wagub mendatangi kantor DPRD Kaltim untuk membahas kelanjutan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, Selasa (24/11/2020) malam.
Setelah melakukan rapat yang sebelumnya berjalan hambar, akhirnya menemukan benang merah untuk memutuskan terkait masa depan proyek multiyears contract yang rencananya masuk ke dalam KUA-PPAS anggaran 2021.
Wagun Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, di akhir keputusan Rapat Pimpinan tadi malam pemprov disarankan bertemu dengan kemendagri. Tujuannya untuk berkonsultasi apakah MYC itu dibolehkan masuk ke dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.
“Akan dikonsultasikan lagi dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) terkait proyek MYC,” ucap Hadi Mulyadi.
Terkait proyek tersebut, Hadi menyerahkan segala keputusan kepada Kemendagri. Jika memang tidak diizinkan maka pengesahan KUA-PPAS tetap berlangsung sesuai waktu yang ditentukan yaitu maksimal tanggal 30 November.
“Secara prosedur saja memang mungkin ada perbedaan pendapat. Ini kan perkara presepsi, makanya perlu dikonsultasikan,” tutur Hadi Mulyadi.
Sekadar informasi pembangunan flyover Muara Rapak Kota Balikpapan dan pembangunan RS AW Sjahranie masuk ke dalam proyek kontrak tahun jamak atau multiyears contract. Pembangunan keduanya memakan biaya hampir Rp 500 miliar. (pry)
Editor: (dy)
