KUTAI KARTANEGARA – Guna segera bisa mengatasi persoalan wilayah yang belum bisa menikmati pelayanan listrik dari PLN atau blank spot, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ria Handayani turun tangan untuk mendesak Pemkab yang dimana hal tersebut di naungi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kukar.
“Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, hampir tidak ada aktifitas sosial yang tanpa menggunakan tenaga listrik, karenanya kami mendesak pemerintah agar terus berupaya mengupayakan menerangi wilayah-wilayah di Kukar secara keseluruhan,” ucap Ria Handayani, Selasa (17/11/2020).
Ria pun memahai kendala yang telah dihadapi oleh penyedia jasa layanan listrik dalam hal ini PLN untuk menjangkau kawasan-kawasan Kukar yang berada di 18 kecamatan.
“Memang kita pahami, Kukar ini sangat luas dan cukup unik daerah satu dan lainnya territorial dan kontur kawasannya berbeda-beda, namun tentunya hal ini jangan dijadikan alasan sehingga listrik PLN tidak bisa dirasakan bagi seluruh masyarakat Kukar,” tuturnya.
Lebih lanjut, diketahui saat ini ada 17 desa yang terdata oleh Dinas ESDM hingga 2020 yang belum menikmati layanan listrik selama 24 jam. Selama ini Desa-desa tersenut hanya bisa mengandalkan energi listrik dari sumber tenaga generator set (Genset) dan Swakelola Pemdes yang diterapkan di Desa Muara Enggelam dengan manfaatkan tenaga surya.
“Selama ini desa-desa yang pernah kami kunjungi langsung itu menggunakan genset dan sumber lainnya seperti PLTS Komunal yang di Muara Enggelam. Tentunya kami berharap bagaimanapun kondisi wilayahnya suatu desa di Kukar, dekat atau jauh, wajib bagi pemerintah menyediakan kebutuhan dasar listrik dari PLN. Miris lah, Kukar melimpah sumber daya alam tapi kita sendiri tidak bisa menikmati listrik,” jelasnya. (ftt)
Editor: (dy)
