KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kukar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan pengelolaan Kas Daerah (Kasda) oleh Bankaltimtara, Kamis (2/7/2020). Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, dan pihak Bankaltimtara pun menyanggupi hal tersebut untuk kemudian berbenah.
Dengan memberikan tenggang waktu tertentu, DPRD Kukar pun siap menjalankan dua fungsinya, yaitu legislasi dan controlling. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengawasi dan memberikan dukungan agar Bankaltimtara bisa berbenah terkait peran bagi pengelolaan Kasda yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat bagi masyarakat Kukar secara utuh.
“Dalam waktu dekat kita akan merilis hasil kajian itu, kita akan panggil juga manajemen BPD, dan akan memperdalam. Bahkan kita akan membuat 2 Pansus, pertama akan menaikkan penguatan hukumnya menjadi Perda, dan yang kedua Pansus tentang Hak pengawasan DPRD terhadap pengelolaan saham di BPD,” seru Ketua Komisi III DPRD Kukar, M Andi Faisal.
Tambahnya, hak pengawasan yang dilakukan DPRD Kukar semata-mata agar program dan produk dari Bankaltimtara tepar sasaran kepada masyarakat.
“Kita kita punya hak untuk pengawasan itu supaya dia aktif saja terhadap produk program pelayanan ke masyarakat yang selama ini terkesan abai tidak ada pembinaan ke masyarakat kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Bankaltimtara Cabang Tenggarong Amuniantoyo menegaskan pihaknya siap melakukan apa saja yang menjadi masukan yang ditujukan kepada Bankaltimtara.
“Banyak hal memang yang menjadi masukan bagi kami, hal-hal yang menjadi konsen kami terkait dengan pelayanan yang diharapkan kedepannya bisa memberikan kontribusi pelayanan yang lebih baik lagi, terutama pada masyarakat yang ada di daerah pedesaan,” ucapnya. (adv/ar)
