PENAJAM PASER UTARA – Dalam kegiatan penyerahan Kartu Penajam Cerdas di Kecamatan Babulu, Selasa (27/10/2026), Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, mengingatkan pentingnya pemanfaatan bantuan Kartu Penajam Cerdas secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa.
Program Pemerintah Kabupaten PPU ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan anak.
Jelasnya lagi, mekanisme penyaluran bantuan pada 2026 mengalami perubahan. Sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah, seperti seragam, tas, celana, dan sepatu, kini bantuan disalurkan melalui rekening dengan nominal Rp600.000 untuk setiap siswa.
Menurutnya, mekanisme tersebut memberikan keleluasaan kepada orang tua untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan anak, termasuk menyesuaikan ukuran dan kualitas barang.
“Melalui bantuan ini, orang tua dapat memilih sendiri perlengkapan sekolah yang benar-benar dibutuhkan anak-anaknya. Kami tidak ingin ada anak yang mendapatkan seragam atau sepatu dengan ukuran yang tidak sesuai sehingga tidak nyaman digunakan,” ucapnya.
Abdul Waris berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan semangat belajar siswa sekaligus mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan.
Abdul Waris turut mengimbau orang tua agar aktif melaporkan kendala dalam penyaluran Kartu Penajam Cerdas.
“Apabila terdapat siswa yang memenuhi ketentuan tetapi belum menerima bantuan, orang tua dapat berkoordinasi dengan Bankaltimtara untuk memperoleh informasi dan tindak lanjut,” ungkapnya.
Pihaknya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi kendala pelayanan pendidikan, termasuk dugaan pungutan sekolah yang tidak sesuai ketentuan. Laporan dapat disampaikan secara langsung kepada Wakil Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
“Pemerintah daerah ingin memastikan program pendidikan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan haknya karena kurangnya informasi maupun kendala dalam pelaksanaan program,” tegasnya. (Adv)
