Samarinda, Kaltimedia.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Guntur, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik guna memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
Menurutnya, transparansi dalam proses perencanaan hingga penganggaran menjadi fondasi utama pemerintahan yang demokratis. Prinsip keterbukaan tersebut dinilai perlu diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Benua Etam.
Guntur menilai, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya kebijakan sehari-hari.
“Kebijakan publik harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Tanpa partisipasi aktif warga, arah kebijakan bisa menyimpang. Oleh sebab itu, masyarakat perlu bersuara dan terlibat langsung,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas tidak boleh hanya dihasilkan oleh segelintir elit, melainkan melalui proses dialog yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Salah satu wadah yang dinilai strategis adalah forum Penguatan Demokrasi Daerah, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Melalui forum tersebut, warga dapat menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain partisipasi, Guntur juga menyoroti pentingnya kontrol sosial sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Pengawasan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
“Demokrasi tidak berhenti setelah pemilu. Justru setelah itu, peran masyarakat menjadi semakin krusial. Masukan dan kritik warga sangat dibutuhkan untuk terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan, agar aspirasi warga dapat diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kaltim.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga warga tidak lagi pasif, melainkan turut berperan dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Rfh)
Editor: Ang
