Samarinda, Kaltimedia.com — Pemerintah Republik Indonesia tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk penerapan work from anywhere (WFA) hingga pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengganggu distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Penutupan akses tersebut memicu lonjakan harga energi global, termasuk kenaikan harga gas di Eropa hingga 35 persen pada Maret 2026.
Skema Empat Hari Kerja
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, pengurangan mobilitas melalui kebijakan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat konsumsi BBM secara signifikan.
“Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kasar lah, saya lupa berapa, tapi sekitar seperlimanya, 20 persen (dari total konsumsi BBM),” ujarnya.
Skema tersebut akan mendorong pola kerja empat hari di kantor dan satu hari dari rumah (work from home/WFH), yang dinilai mampu menekan penggunaan bahan bakar dari sektor transportasi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini akan segera dibahas lintas kementerian dan ditargetkan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026.
“WFH akan didetailkan, tapi sesudah lebaran kita akan melakukan. ASN maupun imbauan untuk swasta,” jelas Airlangga.
Solusi Jangka Pendek
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan WFA dan pembelajaran daring cukup rasional sebagai solusi jangka pendek.
Menurutnya, pengurangan mobilitas harian dapat langsung berdampak pada penurunan konsumsi BBM, terutama di wilayah perkotaan.
“Kebijakan WFA dan pembelajaran daring sebagai upaya penghematan BBM pada prinsipnya cukup rasional dalam jangka pendek,” ujarnya.
Senada, ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan tersebut efektif menekan kemacetan dan konsumsi energi transportasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di semua sektor dan berpotensi menimbulkan dampak lain, seperti peningkatan konsumsi listrik rumah tangga serta kesenjangan akses digital.
Perlu Strategi Jangka Panjang
Selain kebijakan jangka pendek, para ekonom menilai pemerintah perlu mendorong langkah lebih komprehensif, seperti digitalisasi aktivitas kerja, pembatasan perjalanan dinas, hingga penguatan transportasi umum.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai subsidi transportasi publik dapat menjadi solusi efektif menekan konsumsi BBM.
Ia mencontohkan kebijakan di Spanyol yang memberikan subsidi transportasi umum untuk mengurangi dampak krisis energi.
Di sisi lain, transisi energi menuju sumber terbarukan juga dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Kebijakan penghematan energi yang diambil saat ini diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap krisis global, tetapi juga menjadi langkah awal menuju ketahanan energi nasional yang lebih kuat. (Ang)
