Jakarta, Kaltimedia.com – Puan Maharani meminta komisi terkait di DPR RI segera meminta penjelasan mengenai maraknya pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah wilayah.
Menurut Puan, persoalan tersebut perlu segera dibahas karena telah menjadi perhatian publik.
“Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (12/5/2026).
Meski mengaku belum mengetahui isi film tersebut secara keseluruhan, Puan menilai judul film itu cukup sensitif dan perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,” ujarnya.
Hingga kini, tercatat sedikitnya empat kegiatan nobar film tersebut dibubarkan di sejumlah daerah, di antaranya di Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, Universitas Islam Negeri Mataram, serta di wilayah Ternate Tengah, Maluku Utara.
Film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono tersebut menyoroti hilangnya hutan di Papua akibat konversi lahan untuk proyek perkebunan industri yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan dan transisi energi.
Film itu juga merekam perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka.
Sementara itu, Natalius Pigai menegaskan pelarangan pemutaran film tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Menurut Pigai, pembatasan terhadap karya film hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hukum dan keputusan pengadilan.
“Film itu hanya boleh dilarang menurut keputusan pengadilan, menurut undang-undang,” kata Pigai.
Ia menilai pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak dibenarkan melakukan pelarangan pemutaran film di ruang publik. (Ang)
