Balikpapan – Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempunyai hak penuh untuk bertanggung jawab dan mengkordirnir dalam keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, yang dimana hal tersebut sebagai utusan Presiden RI dan berdasarkan payung hukum UU No.23 Tahun 2014.
Mendagri juga berhak memberikan peringatan kepada Pemda untuk tidak main-main dengan pelanggaran Pilkada dan juga harapannya tidak terjadi pasca-operasi tangkap tangan (OTT) sehingga ada stabilitas politik. OTT misalnya apabila kepala daerah berhalangan dalam pemerintahan maka wakil kepala daerah melaksanakan semua tugas-tugas kepala daerah kecuali beberapa tugas yang diatur seperti mutasi harus izin Mendagri.
“Kalau ada pelanggaran Pilkada jangan main-main kita akan serius,” tegasnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pada saat acara kunjungan kerja rapat koordinasi di Novotel Hotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (18/07/2020).
Lebih lanjut dirinya juga berpesan, agar masyarakat lebih jeli dalam memilih calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin daerah melawan Covid-19 dan menyelesaikan dampak sosial-ekonomi dari pandemi tersebut. Salah satunya ialah dengan mampu mengikuti protokol kesehatan dalam berkampanye dan mengendalikan massa-nya.
“Saya minta masyarakat dan media juga melihat kontestan mana yang bisa mengendalikan pendukungnya, pemilihnya mana yang tidak. Kalau terjadi pengumpulan masa besar padahal sudah dilarang, ada arak-arakanan dan konvoi, ya lebih baik masyarakat jangan pilih kontestan calon kepala daerah seperti itu,” ucapnya.
Selain itu, Mendagri juga akan terus memberikan dorongan agar Pemda dapat bekerja sama dengan penyelenggara, serta terus mencairkan dana NPHD sampai 100% semua. Karena yang perlu dipahami ialah anggaran merupakan darahnya organisasi untuk memberikan keyakinan pada penyelenggara terutama KPU Bawaslu dan PAM untuk bergerak dilapangan. Karena persiapan telah dimulai door to door dan secara bertahap mulai dari 15 Juli sampai 13 Juli apabila sesuai rencana.
“Mereka harus diyakinkan karena memiliki modal yang cukup bagi mereka. Karena mereka beresiko dan berhadapan dengan masyarakat, door to door, yang telah dimulai 15 Juli,” pungkasnya. (dy)
Editor: (dy)
