Samarinda, Kaltimedia.com – Aliansi Masyarakat Perjuangan Kaltim mengklaim telah mematangkan berbagai persiapan menjelang aksi besar yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026 mendatang.
Ketua AMP Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan pihaknya telah membuka sejumlah posko aksi di berbagai wilayah untuk mengonsolidasikan massa dan dukungan masyarakat.
“Posko sudah kami buka di enam sampai delapan titik, baik di Kota Samarinda maupun di luar Samarinda. Jadi persiapan kami semakin matang mendekati pelaksanaan aksi,” ujar Erly belum lama ini.
Selain konsolidasi massa, AMP Kaltim juga mulai melakukan road show politik dengan mendatangi pimpinan partai-partai di Kalimantan Timur guna mempertanyakan sikap terkait dukungan hak angket DPRD Kaltim.
Pertemuan perdana dilakukan bersama Ketua PAN Kaltim, Erwin Izarudin. Dalam pertemuan tersebut, AMP mengaku mendapat penjelasan mengenai dinamika internal partai terkait pembahasan hak angket.
“Kami mendapat penjelasan bahwa hak angket tetap berjalan, hanya ada pembahasan dan peninjauan ulang secara internal di PAN,” kata Erly.
AMP Kaltim menargetkan sedikitnya 4.000 massa turun dalam aksi nanti. Hingga saat ini, sekitar 3.000 peserta disebut telah mengonfirmasi keikutsertaan.
“Yang sudah konfirmasi hampir 3.000 orang dan kami optimistis target 4.000 massa bisa tercapai,” ungkapnya.
Menurut Erly, aliansi tersebut kini terdiri dari 102 organisasi dengan dukungan yang datang dari delapan kabupaten dan kota di Kaltim.
Dalam waktu dekat, AMP Kaltim juga berencana menggelar audiensi bersama seluruh fraksi di DPRD Kaltim untuk mempertanyakan komitmen terkait dukungan hak angket yang sebelumnya telah ditandatangani.
“Kami akan mempertanyakan kembali sejauh mana tindak lanjut dari fraksi-fraksi yang sebelumnya telah menandatangani dukungan hak angket. Kami akan datang langsung melakukan audiensi,” tegasnya.
Ia menyebut surat permohonan audiensi telah dikirim dan kemungkinan pertemuan akan digelar pada Jumat atau Senin mendatang dengan melibatkan sekitar 50 perwakilan AMP Kaltim.
Selain PAN, komunikasi politik juga disebut telah dilakukan dengan sejumlah partai lain seperti PKB, PDIP, PKS, PPP, Gerindra, dan Demokrat.
Sementara terhadap Partai Golkar, Erly menyampaikan kritik karena dinilai tidak mendukung hak angket DPRD.
“Golkar tidak mengikuti dan tidak mendukung hak angket. Padahal DPRD adalah representasi masyarakat Kaltim. Karena itu kami fokus bertemu dengan enam fraksi yang mendukung,” ujarnya.
Dalam aksi 21 Mei nanti, AMP Kaltim menetapkan dua titik utama demonstrasi, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Selain menyoroti hak angket, aksi tersebut juga akan membawa tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami akan mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pemprov Kaltim,” pungkas Erly. (Rfh)
Editor: Ang
