Samarinda, Kaltimedia.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, memastikan bahwa rangkuman lengkap hasil rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) telah diserahkan kepada pimpinan dewan. Meski begitu, hingga sekarang belum ada kejelasan terkait waktu pembahasan lanjutan maupun agenda resmi berikutnya.
Sabaruddin menyampaikan bahwa laporan tersebut diberikan melalui Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang hadir mewakili pimpinan saat RDP berlangsung. Namun ia mengaku belum mendapat informasi apakah dokumen itu sudah diproses atau masuk dalam rencana rapat pimpinan.
“Waktu RDP, yang hadir mewakili pimpinan adalah Ibu Nanda. Beliau sudah menyampaikan laporan kepada pimpinan terkait pembahasan DBH,” katanya, Kamis (20/11/2025).
“Sampai hari ini saya belum mendapat update apakah sudah dijadwalkan atau belum. Mekanismenya sudah berjalan, tinggal menunggu keputusan pimpinan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi II telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan, termasuk mengumpulkan masukan dari instansi terkait hingga mendalami persoalan transparansi besaran dan proses penyaluran DBH. Kini, seluruh tindak lanjut berada pada otoritas pimpinan DPRD.
Menurutnya, keberadaan jadwal pembahasan sangat penting, mengingat isu DBH menyangkut stabilitas fiskal daerah dan pembiayaan program prioritas.
“Laporan sudah kami serahkan. Sekarang tinggal pimpinan menjadwalkan. DBH menyangkut kepentingan publik, jadi seharusnya ada tindak lanjut yang cepat,” ujarnya.
Sabaruddin juga mengungkapkan sejumlah temuan dalam RDP, seperti keterlambatan data dari pemerintah pusat, ketidaksinkronan angka antarinstansi, serta tuntutan agar pemerintah pusat lebih transparan. Ia menilai pembahasan perlu dipercepat karena Kaltim sedang menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Di sisi lain, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas) turut menyoroti dinamika perjuangan mempertahankan besaran DBH yang disuarakan masyarakat adat melalui FRAKSI. Ia mengaku belum mengetahui hasil lengkap pertemuan tersebut karena sedang berada di luar daerah.
“Oh iya, soal DBH yang diperjuangkan FRAKSI, saya waktu itu tidak bisa hadir. Hasilnya saya belum tahu,” ujarnya.
Kendati belum menerima laporan resmi, Hamas menegaskan bahwa upaya memperjuangkan DBH bagi Kaltim terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi yang membawa isu tersebut ke forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Intinya, mereka memperjuangkan agar tidak ada pemotongan DBH,” tegasnya.
Hamas mengingatkan bahwa mempertahankan besaran DBH bukan perkara sederhana karena kebijakan ini berlaku nasional dan mempengaruhi seluruh provinsi. Ia juga menyinggung kondisi anggaran Kaltim yang sedang terpukul akibat turunnya dana transfer pusat.
“Yang jelas saat ini kita mengalami pengurangan hampir 71 persen dana transfer,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan terkait DBH dan TKD, mengingat Kaltim adalah salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar dari sektor migas, minerba, dan kehutanan. Menurutnya, tanpa kebijakan fiskal yang adil, daerah penghasil akan kesulitan menjaga stabilitas pembangunan.
DPRD Kaltim, lanjut Hamas, tetap berupaya mengawal isu ini melalui rapat resmi maupun komunikasi langsung dengan kementerian terkait.
“Semua tetap kita upayakan. Kita tunggu hasilnya,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
