Jakarta, Kaltimedia.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan efisiensi anggaran menyusul adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, masih banyak daerah yang terlalu banyak mengalokasikan dana untuk keperluan birokrasi, bukan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, maka satu tipsnya: rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi,” ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Rakornas Binwas) Tahun 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menyoroti pos anggaran seperti rapat, perjalanan dinas, konsumsi, perawatan, dan pemeliharaan yang dinilai sering kali membengkak.
“Itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi,” tegasnya.
Eks Kapolri itu menekankan, pemda perlu memastikan setiap program memiliki hasil yang jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, anggaran daerah benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar habis untuk urusan administratif.
Selain efisiensi, Tito juga mendorong pemda agar lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani rakyat kecil.
“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” katanya.
Ia menyebut sektor restoran, hotel, hingga tempat hiburan bisa menjadi sumber pendapatan potensial. Namun, Tito mengingatkan agar pemda memastikan pajak dari sektor-sektor tersebut benar-benar masuk ke kas daerah.
“Pajak restoran dan hotel selama ini sudah ada, tapi tak semua tersalurkan ke daerah. Misalnya pajak parkir, itu sering bocor. Harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan efisiensi dan tata kelola pajak yang lebih transparan, Tito berharap pemda dapat tetap menjalankan program pembangunan daerah meski anggaran dari pusat mengalami penyesuaian. (Ang)
