Jakarta, Kaltimedia.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, merespons tudingan Aliansi BEM Fakultas Bersatu yang mengaitkan sejumlah tokoh dalam tim pemenangannya pada Pilpres 2024 dengan aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ganjar, upaya mengaitkan kelompok kritis dengan afiliasi politik tertentu justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sedang disampaikan kepada publik.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar, Selasa (16/6/2026).
Ganjar menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya direspons melalui data, argumentasi, dan kebijakan yang konkret, bukan dengan membangun narasi mengenai latar belakang politik pihak yang menyampaikan kritik.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” ujarnya.
Ganjar menilai kebebasan menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, kritik tidak boleh diukur berdasarkan identitas politik maupun kedekatan seseorang dengan tokoh tertentu.
“Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa mempertanyakan afiliasi politik seseorang kerap digunakan untuk mendelegitimasi kritik yang muncul di ruang publik.
“Pertanyaan tentang afiliasi politik sering kali bukan upaya mencari kebenaran, melainkan cara untuk mendelegitimasi kritik,” ujar Ganjar.
Menurutnya, seseorang tetap memiliki hak untuk bersikap kritis meskipun pernah mendukung atau memiliki kedekatan dengan figur politik tertentu.
Sebelumnya, Aliansi BEM Fakultas Bersatu menduga terdapat keterlibatan aktor politik praktis di balik aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis.
Juru Bicara BEM Fakultas Bersatu, Rahmat Djimbula, menyebut salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh yang memiliki keterkaitan dengan tim pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024.
Rahmat mengungkapkan dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikasi, termasuk relasi personal dan kehadiran beberapa tokoh politik dalam agenda yang berkaitan dengan aksi mahasiswa.
Meski demikian, hingga saat ini tudingan tersebut masih sebatas dugaan yang disampaikan BEM Bersatu dan belum disertai bukti hukum yang menunjukkan adanya keterlibatan langsung partai politik dalam aksi mahasiswa penolak MBG.
Ganjar pun menegaskan bahwa validitas kritik seharusnya dinilai berdasarkan fakta dan substansi yang disampaikan, bukan identitas pihak yang menyuarakannya.
“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional,” tegasnya. (Ang)
