Jakarta, Kaltimedia.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk melakukan pembersihan terhadap praktik tidak sehat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo menyoroti kinerja BUMN yang dianggapnya tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.
“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa praktik tersebut tidak bisa ditoleransi lagi. Untuk menindaklanjuti hal ini, ia berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk memproses hukum pihak-pihak yang terlibat.
“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) bernama Danantara Indonesia. Melalui SWF ini, pemerintah berhasil mengidentifikasi aset negara dengan nilai mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.060 triliun.
“Ternyata kaget banyak di antara kita tidak menduga kalau kita kumpulkan semua aset negara nilainya lebih dari 1.000 miliar dolar,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, dengan pengelolaan yang baik, BUMN seharusnya mampu menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 10 persen dari aset yang dimiliki. Ia memberikan tenggat waktu dua hingga tiga tahun kepada BUMN untuk menunjukkan perbaikan.
“Kami kasih target mereka ini dalam tiga tahun, kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. InsyaAllah akan mencapai yang kita harapkan,” pungkas Prabowo. (Ang)
