Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan akan mematuhi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penghentian sementara perjalanan dinas luar negeri serta larangan pejabat memamerkan gaya hidup mewah (flexing).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut kebijakan tersebut berlaku hingga adanya keputusan baru dari pemerintah pusat. Perjalanan ke luar negeri hanya diperbolehkan jika benar-benar mendesak dan mendapat persetujuan Mendagri.
“Untuk sementara memang tidak ada perjalanan ke luar negeri. Ke depan, izin hanya akan diberikan jika ada urgensi yang benar-benar jelas,” kata Seno di Samarinda, Rabu (3/9/2025).
Ia menegaskan perjalanan pribadi seperti umrah tetap memiliki regulasi khusus. Namun, untuk perjalanan dinas, pejabat daerah diminta lebih bijak dalam mengajukan izin. “Kalau keperluannya tidak urgent, besar kemungkinan tidak diizinkan. Kita harus benar-benar menilai mana yang penting, mana yang bisa ditunda,” ujarnya.
Selain soal perjalanan dinas, Seno mengingatkan pejabat agar tidak melakukan aksi pamer di media sosial. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan melukai perasaan masyarakat.
“Pejabat jangan sibuk flexing. Rakyat kita masih banyak yang kesulitan. Jadi arahan Mendagri ini sudah tepat sekali,” tegasnya.
Seno bahkan mencontohkan dirinya yang tidak pernah melakukan pamer kemewahan. “Apalagi kalau saya sendiri memang tidak punya apa-apa untuk dipamerkan,” tambahnya sambil tersenyum.
Ia juga mengaitkan arahan Mendagri dengan pesan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa pejabat harus dekat dengan masyarakat. “Sebagai pejabat yang diberi amanah, kita harus kembali ke persoalan rakyat, turun langsung, dengarkan mereka, bukan sibuk mencari panggung dengan gaya hidup berlebihan,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
