Samarinda – Sorotan terhadap mahalnya biaya seragam sekolah di Samarinda mengungkap persoalan yang lebih mendalam lantaran lemahnya regulasi dalam pengadaan perlengkapan sekolah yang memberatkan orang tua.
DPRD Samarinda dalam hal ini menilai kondisi ini perlu ditangani dengan pendekatan sistemik, bukan sekadar reaksi insidental.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan lapangan, harga seragam sekolah di beberapa koperasi jauh dari batas kewajaran. Kondisi tersebut diperparah dengan berbagai pungutan lain yang muncul di awal tahun ajaran baru.
“Yang kami temukan bukan hanya seragam, tapi juga pungutan-pungutan seperti tes IQ, psikotes, dan asuransi. Tapi memang, harga seragam menjadi keluhan yang paling mendominasi,” ungkapnya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Senin (21/7/2025).
Sebagai solusi jangka pendek, DPRD mendukung langkah Disdikbud yang akan menetapkan standarisasi harga perlengkapan sekolah. Namun, Novan menegaskan bahwa pendekatan jangka panjang harus mengarah pada regulasi yang berpihak kepada masyarakat, termasuk kemungkinan subsidi dari pemerintah.
“Kami mendorong adanya subsidi dari APBD pada tahun 2026, terutama untuk seragam batik dan olahraga. Ini bukan hanya soal angka, tapi keadilan sosial,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin menjelaskan bahwa pihaknya telah merumuskan pembagian harga perlengkapan sekolah menjadi dua kategori yang wajib dibayar oleh orang tua, dan yang akan disubsidi melalui dana BOS.
Item seperti topi, ikat pinggang, hingga jas almamater telah dikaji satu per satu. Namun Asli menekankan, perlengkapan yang tidak wajib tidak boleh dipaksakan pembeliannya oleh pihak sekolah.
“Kalau ada yang tidak wajib tapi tetap dijual, itu tidak bisa diwajibkan. Orang tua punya hak untuk memilih,” tegasnya.
Disdikbud juga berinisiatif mendorong sekolah-sekolah agar mengurus legalitas koperasi sebagai bagian dari penataan tata kelola perlengkapan sekolah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Asli menyebut bahwa konsep standarisasi harga ini telah dilaporkan langsung kepada Wali Kota Samarinda sebagai bagian dari respon pasca-sidak ke SMP Negeri 8 beberapa waktu lalu.
Untuk menekan biaya lainnya, pihaknya berencana mencetak buku kesehatan siswa secara mandiri dengan harga terjangkau, sekitar Rp25 ribu per buku.
“Kalau BOSDA bisa dinaikkan, walau sedikit, itu akan sangat membantu. Tapi tetap, kontrol harga di tingkat koperasi harus diperkuat,” tutupnya. (Adv)
