PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) aktif menjemput alokasi anggaran pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. Upaya ini untuk menyiasati keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Benuo Taka.
Sekretaris Bapelitbang PPU, Arif Afandi, mengungkapkan salah satu program prioritas yang didorong ke kementerian adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Program yang melibatkan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut sejatinya dijadwalkan mulai terbangun pada tahun ini.
Secara nasional, program Sekolah Rakyat dialokasikan dalam R-APBN 2027 hingga Rp32 triliun, dengan kebutuhan pagu pembangunan berkisar Rp250 miliar per unit.
“Meski demikian, masih ada kendala teknis terkait kriteria kesiapan (readiness criteria) pengerjaan lahan di tingkat kementerian,” ungkapnya.
Ia mengakui adanya perbedaan pemahaman syarat administrasi antar-kementerian. Kementerian Sosial cukup mempersyaratkan dokumen UKL-UPL, sedangkan Kementerian PU mewajibkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum fisik dibangun.
“Saat ini dokumen UKL-UPL sedang kita tingkatkan menjadi AMDAL agar pengerjaan fisik oleh Kementerian PU dapat segera berjalan,” ujarnya.
Selain Sekolah Rakyat, PPU juga berhasil mengamankan alokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) bertaraf internasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pembangunan SNT di tingkat nasional dianggarkan sekitar Rp7,21 triliun dalam R-APBN 2027, dengan besaran investasi berkisar antara Rp250 miliar hingga Rp300 miliar.
Fasilitas pendidikan terpadu ini nantinya mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan yang dilengkapi sarana infrastruktur modern mulai dari lapangan olahraga hingga kolam renang dengan konsep non-boarding (tanpa asrama).
Jelasnnya, Bupati PPU, Mudyat Noor, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan untuk pembangunan SNT bersama Kemendikdasmen pada 30 Juli 2026 lalu.
“Yang menarik, sekolah ini nantinya dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian, bukan pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan fasilitas hingga penyediaan tenaga pengajar seluruhnya ditangani pusat,” jelasnya.
Ia berharap, hadirnya fasilitas pendidikan terpadu skala nasional ini mampu mendongkrak daya saing SDM lokal secara signifikan, terutama dalam merespons kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Harapannya, keberadaan sekolah ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) PPU yang saat ini tercatat sebesar 75,82, agar mampu melampaui rata-rata Provinsi Kaltim maupun Nasional,” serunya. (Adv)
