BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah menyiapkan strategi besar untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kecamatan Balikpapan Utara.
Rencana pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi atas tingginya angka pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut, yang kini menjadi kecamatan terpadat di Balikpapan dengan jumlah penduduk lebih dari 260 ribu jiwa.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi beban administratif dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif.
“Pemekaran adalah upaya untuk mendistribusikan beban administrasi yang semakin berat di Balikpapan Utara. Dengan demikian, pelayanan bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Zulkifli, Kamis (19/12/2024).
Tahap awal pemekaran akan dimulai pada 2025, dimulai dengan kajian akademis yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kajian ini akan menentukan kelayakan pemekaran, termasuk batas wilayah dan kelurahan yang akan terlibat.
Tidak hanya soal pembagian administratif, proses ini juga dirancang dengan melibatkan aspirasi masyarakat, terutama dalam menentukan nama kecamatan baru.
“Kami ingin nama kecamatan ini mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat,” tambah Zulkifli.
Pemerintah menegaskan bahwa pemekaran akan dilakukan sesuai regulasi, termasuk syarat minimal adanya lima kelurahan yang telah berusia lebih dari lima tahun. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Pertumbuhan penduduk di Balikpapan Utara hampir menyamai Kota Bontang. Pemekaran ini akan menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan yang lebih baik,” terangnya.
Pemkot berharap, pemekaran ini tidak hanya meningkatkan pelayanan publik tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Balikpapan. (KM2)
