Samarinda, Kaltimedia.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik nasional yang harus berjalan seiring dengan reformasi hukum. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai bagian dari rekomendasi utama hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai. Ia menekankan bahwa sistem politik yang sehat tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ditopang oleh sistem hukum yang adil dan dijalankan secara konsisten.
Menurut Hasto, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama bagi demokrasi. Tanpa hukum yang tegak dan independen, demokrasi berisiko dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan.
“Demokrasi hanya bisa tumbuh kuat apabila hukum ditegakkan secara adil dan dijalankan dengan benar,” ujarnya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Hasto menyoroti pentingnya menjaga independensi antar lembaga negara. Ia menegaskan bahwa setiap institusi harus menjalankan fungsi dan kewenangannya secara setara, tanpa intervensi dari kekuasaan lain.
“Tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Setiap lembaga negara harus bekerja sesuai mandat konstitusi,” katanya.
PDIP, lanjut Hasto, juga melakukan refleksi kritis terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Dari evaluasi tersebut, partainya menilai terdapat indikasi kuat adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap Mahkamah Konstitusi, khususnya melalui Putusan MK Nomor 90.
Putusan tersebut dinilai bermasalah karena mengandung cacat moral dan etika, serta tidak mencerminkan prinsip due process of law. Hasto menilai kondisi ini berpotensi melemahkan sendi-sendi demokrasi dan menciptakan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan.
“Jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hukum,” tegasnya.
Selain persoalan lembaga negara, PDIP juga menyoroti peran partai politik dalam pemilu yang dinilai perlu ditata ulang agar tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi. Hasto turut menyinggung kondisi kebebasan pers dan ruang gerak masyarakat sipil yang menurutnya masih perlu diperkuat agar kritik publik dapat disampaikan secara aman dan bertanggung jawab.
Ia menekankan bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme check and balance yang kuat. Tanpa pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, demokrasi akan kehilangan makna substantifnya.
“Demokrasi sejati harus menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh proses politik,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa tuntutan reformasi tidak hanya diarahkan ke luar, tetapi juga harus dimulai dari internal partai politik. Menurutnya, partai wajib membangun tata kelola yang bersih dengan menjunjung nilai antikorupsi, antinepotisme, serta integritas moral.
Ia menyebut PDIP terus melakukan pembenahan internal secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, organisasi sayap partai Laskar Merah juga merekomendasikan agar PDIP konsisten mengedepankan sikap antikorupsi dalam setiap kebijakan dan aktivitas politik.
“Reformasi yang sesungguhnya harus dimulai dari dalam, dari tubuh partai itu sendiri,” pungkas Hasto. (Rfh)
Editor: Ang
