Jakarta, Kaltimedia.com — Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pemerintahan.
“Kalau misalnya terjadi evaluasi, kemudian penilaian kinerja terhadap kader-kader yang kami kirim, ya kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo,” ujar Doli dalam program Inside Politics CNNIndonesia TV, Selasa (27/1/2026) malam.
Doli menjelaskan, Presiden tentu memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada publik.
Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja dan efektivitas kabinet.
“Presiden perlu memastikan performa kabinetnya. Salah satu tugas presiden adalah memonitor dan mengevaluasi agar program yang ditetapkan melalui visi dan agenda pemerintahan benar-benar berjalan dan memberi hasil,” jelasnya.
Meski demikian, Doli menegaskan bahwa Golkar tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, meskipun nantinya terdapat kader partainya yang terdampak reshuffle.
Ia menekankan bahwa dukungan Golkar merupakan komitmen kelembagaan, bukan sekadar kepentingan individu kader.
“Komitmen ini adalah komitmen institusi. Partai Golkar sejak awal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Umum kami juga sudah menegaskan agar seluruh kader bekerja sungguh-sungguh membantu presiden demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Namun demikian, Doli kembali menegaskan bahwa penilaian akhir terhadap kinerja para menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyampaikan bahwa evaluasi terhadap para menteri memang menjadi hal yang rutin dilakukan presiden, terutama terkait program-program prioritas pemerintah.
Evaluasi tersebut, kata Qodari, dapat berbentuk rekomendasi, arahan, maupun instruksi, dan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada keputusan politik lanjutan.
“Dalam konteks tertentu dan pada timeline tertentu, evaluasi itu bisa saja berpengaruh dan berujung pada bentuk-bentuk keputusan politik lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Istana Negara sebelumnya telah membantah isu reshuffle dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda Presiden Prabowo Subianto untuk merombak jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
“Reshuffle kabinet? Belum, belum, belum ada,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (19/1/2026). (Ang)
