Samarinda, Kaltimedia.com – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis harus diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang memadai di seluruh wilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyatakan bahwa bantuan pembiayaan pendidikan memang sangat penting untuk meringankan beban masyarakat. Namun, kebijakan tersebut dinilai akan kehilangan makna jika kondisi fisik sekolah masih memprihatinkan, bahkan berisiko rusak atau ambruk.
Ia mengapresiasi program GratisPol yang digagas Gubernur Kaltim untuk memastikan seluruh anak di Benua Etam dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan biaya. Meski begitu, Agusriansyah menilai masih ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, terutama terkait kelayakan bangunan sekolah.
“Sekolah gratis itu bagus, tapi kalau gedungnya rusak dan tidak aman, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Anak-anak butuh ruang belajar yang nyaman dan layak,” ujarnya.
Agusriansyah mengungkapkan, pembangunan fasilitas pendidikan di pusat kota atau ibu kota kabupaten/kota relatif sudah memadai. Namun kondisi tersebut sangat berbeda dengan sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan kepulauan yang masih tertinggal dari segi infrastruktur.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan. Menurutnya, setiap anak di Kaltim memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas, tanpa memandang lokasi tempat tinggal.
Politisi PKS itu juga menyoroti pola pembangunan pendidikan yang selama ini cenderung berfokus pada sekolah unggulan di kawasan perkotaan. Paradigma tersebut, kata dia, harus segera diubah agar perhatian pemerintah tidak terpusat di kota saja.
“Anak-anak di desa dan wilayah terpencil juga merupakan generasi penerus bangsa. Mereka membutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai agar bisa berkembang secara optimal,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Agusriansyah turut menyoroti peran guru yang bertugas di daerah terpencil. Ia menilai para pendidik di wilayah tersebut menghadapi tantangan yang jauh lebih berat sehingga membutuhkan dukungan ekstra dari pemerintah.
“Guru di daerah terpencil berjuang di tengah berbagai keterbatasan. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan perhatian dan dukungan lebih,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi pendidikan di wilayah Maratua, yang secara geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Jarak dan keterbatasan akses tersebut, menurutnya, sering membuat sekolah-sekolah di wilayah itu luput dari perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan.
Agusriansyah menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus disalurkan secara adil dan tepat sasaran, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Ia berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok Kaltim.
“Anggaran pendidikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terluar dan terpinggirkan,” pungkasnya. (Rfh)
