Samarinda, Kaltimedia.com — Sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur (Kaltim), apabila dikembangkan secara terencana, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyampaikan bahwa langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang mulai menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas perlu diiringi dengan pengelolaan yang menyeluruh, tidak parsial.
Menurutnya, pengembangan pariwisata harus mencakup seluruh aspek, mulai dari kualitas destinasi, aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, hingga strategi promosi yang tepat sasaran.
“Pengelolaan pariwisata harus menyentuh seluruh aspek, tidak bisa berdiri sendiri. Objek wisatanya harus berkualitas, aksesnya mudah, pelaku usahanya didukung, serta pemerintah hadir dengan kebijakan yang nyata,” ujar Sarkowi, Senin (29/12/2025).
Ia mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim telah memberikan arahan agar sektor pariwisata dimaksimalkan sebagai instrumen peningkatan PAD. Namun demikian, arahan tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui program yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Sarkowi juga menekankan pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang tidak sekadar bersifat administratif. Setiap alokasi dana, kata dia, harus disertai indikator kinerja yang jelas agar manfaat dan dampaknya dapat diukur secara objektif.
“Anggaran yang digunakan harus bisa menunjukkan hasil dan dampak nyata. Jangan sampai dana sudah habis, tapi keberhasilannya tidak bisa diukur secara objektif,” tegasnya.
Selain pengembangan destinasi, aspek pemasaran pariwisata turut menjadi perhatian. Sarkowi menilai pemanfaatan media sosial serta kerja sama dengan influencer dapat menjadi strategi promosi yang efektif, asalkan dilakukan secara selektif, terukur, dan dievaluasi secara berkala.
Ia menekankan pentingnya pengujian efektivitas setiap program promosi melalui perbandingan data sebelum dan sesudah pelaksanaan.
“Promosi bisa dicoba secara terbatas terlebih dahulu. Setelah itu dievaluasi. Jika ada peningkatan, berarti efektif. Jika tidak, maka perlu perbaikan atau penyesuaian strategi,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Sarkowi mengingatkan bahwa promosi besar-besaran tanpa diimbangi peningkatan kualitas destinasi justru berpotensi menimbulkan kesan negatif bagi wisatawan. Pengunjung yang mendapati fasilitas kurang memadai atau objek wisata yang tidak sesuai ekspektasi cenderung enggan melakukan kunjungan ulang.
“Kesan pertama wisatawan sangat menentukan. Kalau tidak memuaskan, orang mungkin hanya datang sekali dan tidak ingin kembali,” katanya.
Terkait persoalan keamanan dan keselamatan wisatawan, Sarkowi menilai hal tersebut merupakan tantangan yang lazim dalam pengembangan sektor pariwisata. Namun, ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD di bidang pariwisata baru dapat dilakukan setelah program berjalan dan realisasi anggaran selesai. Hasilnya akan tercermin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.
“Dari LKPJ itu akan terlihat kinerja masing-masing OPD, mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih perlu dibenahi. Semua penilaian harus berbasis data, bukan asumsi,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
