Jakarta, Kaltimedia.com – Dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permohonan dukungan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut pada akhir November lalu. Permintaan itu diajukan dengan pertimbangan rekam jejak kedua lembaga internasional tersebut dalam mendampingi Aceh pasca-Tsunami 2004.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan tetap terlibat aktif dalam mengawal respons darurat di provinsi-provinsi terdampak. Saat ini, UNDP Indonesia tengah melakukan peninjauan awal untuk menentukan bentuk dukungan yang paling tepat bagi masyarakat terdampak di Sumatra.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin (15/12).
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan telah menerima surat permohonan serupa dan sedang menelaah ruang lingkup dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” lanjut keterangan tersebut.
Sejak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang terjadi secara sporadis di akhir November lalu di tiga provinsi Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para mitra untuk mendukung respons darurat.
“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” demikian pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengonfirmasi telah secara resmi menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta keterlibatan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Di sisi lain, pemerintah pusat hingga kini belum membuka izin bantuan internasional secara luas untuk bencana di Sumatra. Meski demikian, sejumlah relawan dan bantuan logistik dari luar negeri, di antaranya dari Malaysia dan China, telah tiba di wilayah terdampak.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan sikap terbuka terhadap bantuan kemanusiaan dari mana pun. Ia menilai prinsip kemanusiaan harus menjadi landasan utama dalam situasi bencana.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12).
Bantuan dari perusahaan yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia itu berupa bahan kebutuhan pokok dan langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir bandang serta tanah longsor di Aceh.
Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan bagi Indonesia dalam menangani bencana di Pulau Sumatra. Presiden menyampaikan apresiasi, namun menegaskan kesiapan pemerintah nasional.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Prabowo menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap menopang pembiayaan penanganan bencana, termasuk melalui tambahan dana taktis untuk pemerintah daerah. Pemerintah mengalokasikan Rp20 miliar bagi setiap provinsi terdampak serta Rp4 miliar untuk tiap kabupaten atau kota terdampak.
Sementara itu, Pemerintah Aceh telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung sejak 12 hingga 25 Desember 2025. Keputusan tersebut diambil karena proses penanganan masih membutuhkan kerja intensif dan terkoordinasi.
“Kita sudah survei ke lapangan kita butuh perpanjangan selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan infrastruktur jadi ya perlu kita perpanjang,” ujar Mualem.
Perpanjangan status tanggap darurat ini difokuskan pada upaya lanjutan evakuasi, distribusi logistik, serta perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan publik yang terdampak bencana. (Ang)
