Aceh Besar, kaltimedia.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan sikap Pemerintah Aceh untuk tetap menerima bantuan dari luar negeri bagi penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong. Menurutnya, dalam situasi darurat, nilai kemanusiaan harus ditempatkan di atas pertimbangan lain.
“Pada prinsipnya ini soal kemanusiaan. Siapa pun yang datang menolong, dari mana pun, akan kita terima dengan ikhlas,” kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12).
Bantuan tersebut berasal dari Upland Resources yang beroperasi di Inggris Raya, Malaysia, dan Indonesia. Logistik yang disalurkan berupa bahan kebutuhan pokok dan langsung didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor di berbagai daerah Aceh.
Mualem menyebutkan sejumlah wilayah yang hingga kini masih membutuhkan penanganan intensif, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, Beutong, dan Kota Langsa. Ia menekankan bahwa bantuan yang datang sangat membantu mempercepat pemulihan masyarakat di kawasan terdampak paling parah.
“Yang paling urgent ada beberapa kawasan. Bantuan ini langsung kita arahkan ke sana,” ujarnya.
Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara. Menurutnya, bantuan itu merupakan wujud solidaritas kemanusiaan terhadap masyarakat Aceh yang sedang dilanda musibah.
“Alhamdulillah, Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia bisa mengumpulkan bantuan untuk Aceh,” kata Bolhassan.
Di tingkat nasional, pemerintah pusat diketahui belum membuka akses bantuan internasional secara luas. Meski demikian, sejumlah relawan dan bantuan logistik dari luar negeri, seperti Malaysia dan China, sudah mulai berdatangan. Pekan sebelumnya, Mualem juga menyatakan tidak akan mempersulit masuknya bantuan asing selama bertujuan membantu korban bencana.
Bahkan, Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat resmi kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni UNDP dan UNICEF, untuk mendukung penanganan pascabencana di Aceh.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia pada prinsipnya mampu menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan kekuatan sendiri. Dalam rapat kabinet, Prabowo menyampaikan bahwa APBN telah disiapkan untuk menopang penanganan bencana, termasuk tambahan dana bagi daerah terdampak.
Meski demikian, Mualem menilai upaya kemanusiaan tetap membutuhkan kolaborasi luas. Ia juga telah memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh selama 14 hari, terhitung sejak 12 hingga 25 Desember 2025, karena proses evakuasi, distribusi bantuan, serta perbaikan infrastruktur masih berlangsung.
“Kita masih butuh waktu untuk rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur. Karena itu status tanggap darurat kita perpanjang,” pungkas Mualem. (Ang)
