BALIKPAPAN – Wacana kepala daerah dipilih DPRD yang dilemparkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025) masih menjadi polemik. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya masih perlu melakukan kajian dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ungkapnya kepada Kaltimedia.com, disela Konferda dan Konfercab DPD PDIP Kaltim, Senin (8/12/2025).
Jelasnya, PDIP perlu mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
“Konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” sebutnya.
Hasto mengatakan sikap dari PDI Perjuangan akan dibahas dalam rapat kerja nasional yang akan diselenggarakan pada awal tahun depan.
“Ya nanti kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” sebutnya. (Ar)
