Samarinda, Kaltimedia.com – Kalimantan Selatan kembali mencatat prestasi di bidang lingkungan. Pemerintah provinsi ini menerima dukungan pendanaan internasional senilai lebih dari Rp50 miliar atau setara US$3,4 juta melalui skema Result Based Payment (RBP) REDD+.
Pendanaan tersebut disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kalsel mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, menjelaskan bahwa dana akan difokuskan pada empat kegiatan strategis: rehabilitasi lahan kritis, pengamanan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim).
“Setiap blok memiliki luas 25 hektare dan dibatasi jalan yang berfungsi sebagai jalur inspeksi, pemeliharaan, sekaligus sekat bakar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/11/2025) lalu.
Dari total 300 hektare lahan milik Pemprov Kalsel, sebanyak 100 hektare ditetapkan sebagai lokasi penanaman perdana. Area tersebut terbagi menjadi empat blok: dua di antaranya ditanami komoditas buah bernilai ekonomi tinggi seperti matoa, manggis, cempedak, dan alpukat.
Satu blok seluas 28 hektare ditanami ulin sebagai tanaman konservasi, sementara blok terakhir digunakan untuk eucalyptus.
Skema REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) merupakan inisiatif global di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Program ini memberi insentif bagi negara berkembang yang berhasil menekan emisi karbon melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Gubernur Kalsel, Mursidah Amini, menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan kredibel dalam penggunaan dana tersebut.
“Pengawasan bersama dan sistem monitoring yang kuat wajib dilakukan agar dana iklim yang diterima benar-benar memberi manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kepercayaan internasional harus dijaga dengan integritas dan kerja nyata.
“Kita harus mempertahankan keberhasilan ini. Semua pihak harus bekerja sungguh-sungguh, memastikan kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi kelestarian hutan,” ujarnya.
Meski telah menorehkan capaian positif, Fathimatuzzahra mengingatkan bahwa tantangan masih panjang. Penanaman yang ditargetkan selesai Desember 2025 harus dirawat secara konsisten hingga tanaman buah siap panen empat tahun mendatang.
Hasilnya diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, edukasi, dan konservasi bagi masyarakat sekitar.
Sejak 2016 hingga 2025, Dinas Kehutanan Kalsel telah merehabilitasi lebih dari 160.000 hektare lahan. Keberhasilan tersebut menjadi contoh nyata komitmen Kalsel dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatasi perubahan iklim di tingkat regional. (AS)
