Samarinda, Kaltimedia.com – Penanganan berbagai persoalan sosial di Kota Samarinda dinilai belum berjalan optimal. Hal ini menjadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda, yang menilai lemahnya dukungan anggaran sebagai kendala utama dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan.
Dalam rapat evaluasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas) yang digelar pada Sabtu (12/7/2025), Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan kritiknya terhadap kondisi ini.
“Persoalan sosial itu luas, bukan hanya tentang anak jalanan atau pengemis. Ada banyak kelompok masyarakat yang harus dibantu, namun anggaran yang tersedia masih sangat terbatas,” ujar Novan.
Menurutnya, beban kerja Dinsospemmas kian berat seiring meningkatnya kompleksitas masalah sosial di kota ini. Ironisnya, anggaran yang dialokasikan tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
Salah satu isu krusial yang disorot adalah minimnya fasilitas dasar seperti rumah singgah untuk anak terlantar dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hingga saat ini, sebagian besar penanganan terhadap kelompok tersebut masih bergantung pada lembaga swasta atau yayasan sosial.
“Fasilitas dasar saja belum memadai. Pemerintah harus hadir melalui penyediaan anggaran yang mencukupi. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap warga yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Komisi IV pun mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menindaklanjuti permasalahan ini secara serius, khususnya melalui penambahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2025.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat layanan sosial serta menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok marginal di Samarinda. (Rfh)
Editor: Ang
