BALIKPAPAN – Upaya penurunan stunting di Kota Balikpapan dinilai tidak akan berhasil tanpa pembenahan serius pada sistem pendataan dan peningkatan kapasitas para kader posyandu.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menekankan bahwa kualitas data harus menjadi prioritas utama agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Ia menjelaskan, temuan di lapangan menunjukkan masih banyak ketidaksesuaian antara data penerima intervensi dan kondisi faktual di wilayah. Sejumlah anak yang tercatat sebagai sasaran penanganan ternyata tidak lagi tinggal di lokasi ketika petugas posyandu melakukan pengecekan, sehingga menyulitkan proses intervensi.
“Kita sudah menjalankan banyak program, tetapi hasilnya belum maksimal. Masalahnya ada pada pendataan. Kalau data tidak akurat, intervensi pasti tidak tepat,” ujar Iim, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan data mudah berubah, sementara proses pemutakhiran belum berjalan secara optimal. Hal ini membuat angka prevalensi stunting tampak tidak berkurang meski upaya penanganan terus dilakukan.
Selain pendataan, Iim menyoroti pentingnya meningkatkan kompetensi kader posyandu. Kesalahan kecil dalam proses penimbangan maupun pengukuran dapat mempengaruhi penilaian status gizi anak, yang akhirnya berdampak pada laporan angka stunting di kota.
“Pengukuran itu tidak boleh asal. Perbedaan nol koma pun bisa mengubah hasil jika dikalkulasi banyak. Kader harus mendapatkan pelatihan yang memadai,” tegasnya.
Iim meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan sistem pendataan dan pelaporan sebagai fondasi utama dalam percepatan penurunan stunting. Menurutnya, tanpa data yang valid, berbagai program intervensi tidak akan memberikan hasil maksimal.
“Data itu pondasinya. Kalau masih bermasalah, program sehebat apa pun tidak akan efektif,” pungkasnya. (Adv)
