BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terulangnya persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Pertamina Patra Niaga, serta 11 agen LPG, DPRD memastikan kesiapan distribusi gas subsidi bagi masyarakat.
RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (5/11/2025), menjadi bentuk evaluasi dan koordinasi lintas pihak agar stok LPG tetap aman selama periode Desember 2025 hingga awal tahun 2026.
“Kita tidak ingin kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya terulang lagi, di mana terjadi keributan di masyarakat akibat kelangkaan LPG. Karena itu, kami menggelar RDP lebih awal bersama pihak Pertamina Patra Niaga dan para agen,” kata Sekertaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan simulasi distribusi LPG untuk menghadapi lonjakan permintaan di akhir tahun. Simulasi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan gas di tingkat agen dan pangkalan.
“Mereka sudah menyiapkan simulasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Meski belum bisa memberikan jaminan sepenuhnya, namun insya Allah distribusi akan berjalan dengan baik,” lanjut Taufik.
Selain menyoroti pasokan, lanjut Taufik bahwa pihaknya meminta agar Dinas Perdagangan memperketat proses pemberian rekomendasi kepada agen LPG agar lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami mengingatkan kepada Dinas Perdagangan agar tidak sembarangan memberikan rekomendasi. Lihat dulu situasi kebutuhan masyarakat kota dan kondisi para agen yang sudah beroperasi. Jangan sampai muncul agen baru yang justru merugikan agen lama,” tegas Taufik.
Ia menilai bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan para agen menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas pasokan. Meski kebijakan kuota LPG ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun data dan rekomendasi dari daerah tetap menjadi acuan penting.
“Penambahan kuota memang berasal dari Pertamina, tapi syarat dan data dasarnya tetap dari pemerintah kota. Karena itu, pengawasan di tingkat daerah harus diperketat,” pungkasnya.
Dengan langkah antisipasi ini, DPRD Balikpapan berharap pasokan LPG subsidi 3 kilogram tetap stabil, sehingga masyarakat tidak kembali mengalami kelangkaan atau lonjakan harga menjelang Nataru. (Adv)
