KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional melalui perluasan distribusi bantuan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional yang digagas Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah tersebut menjadi respons atas tren kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng di berbagai wilayah. Selain membantu menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan laju inflasi dan memperkuat sistem pangan nasional menjelang akhir tahun.
Di Balikpapan, penyaluran bantuan pangan dilaksanakan secara simbolis di Aula Kelurahan Gunung Bahagia pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, aparat kelurahan, serta puluhan keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepala DKP3 Balikpapan, Sri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa distribusi bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat rentan sekaligus menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.
“Program ini tidak hanya membantu warga yang membutuhkan, tetapi juga berperan penting dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan di pasar. Dengan adanya bantuan ini, tekanan harga dapat diminimalkan,” ujar Yuyun, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, sebanyak 9.356 keluarga penerima manfaat telah terdata menerima bantuan pangan untuk alokasi bulan Oktober hingga November 2025. Setiap keluarga memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng Minyakita setiap bulan. Proses distribusi dilakukan secara bertahap melalui kerja sama antara Bulog, pemerintah kelurahan, dan aparat kecamatan.
“Seluruh tahapan distribusi kami awasi dengan ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Data penerima diverifikasi bersama RT, kelurahan, dan kecamatan untuk menghindari penerima ganda maupun warga yang belum terdaftar,” jelasnya.
Menurut Yuyun, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan adanya bantuan, masyarakat memiliki stok pangan di rumah sehingga permintaan di pasar umum menurun, yang pada akhirnya membantu menjaga kestabilan harga.
Pemerintah Kota Balikpapan juga terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kebijakan pangan daerah berjalan sejalan dengan arahan nasional. Selain itu, DKP3 rutin melakukan pemantauan harga di pasar tradisional serta menyiapkan operasi pasar jika terjadi gejolak harga.
“Pendekatan yang kami lakukan bersifat menyeluruh. Tidak hanya menyalurkan bantuan, tapi juga memastikan ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” tambahnya.
Ke depan, Pemkot Balikpapan bersama Bulog berencana memperluas cakupan distribusi dengan menggandeng kelompok masyarakat dan lembaga sosial agar program ini dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
“Program bantuan pangan ini bukan solusi jangka pendek, melainkan bagian dari upaya membangun sistem pangan daerah yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Yuyun. (mang)
