BALIKPAPAN — Dalam suasana penuh keakraban, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, SE, ME, bertemu langsung dengan warga Kelurahan Karang Jati dalam kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2025/2026, Jumat (24/10/2025). Agenda yang berlangsung di Jalan Panorama Atas itu diisi dengan doa bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas Karang Jati dan IHC RS Panorama Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, Nelly menyampaikan rasa syukur atas kemajuan yang telah terlihat di wilayah Karang Jati, khususnya dalam hal infrastruktur. Ia menyebut, beberapa titik yang sebelumnya rawan gelap kini sudah memiliki penerangan jalan umum yang memadai.
“Kalau dibandingkan dua tahun lalu, keluhan warga soal jalan rusak, drainase tersumbat, hingga fasilitas ibadah sudah jauh berkurang. Perubahan ini tentu berkat kerja sama semua pihak,” ungkapnya.
Namun, di balik perkembangan itu, Nelly menyoroti masalah baru yang kini banyak dikeluhkan warga, yakni pelayanan BPJS Kesehatan. Ia mengaku, pengaduan terkait kesulitan peserta dalam mengakses layanan rumah sakit masih cukup tinggi.
“Keluhan paling sering sekarang bukan lagi soal infrastruktur, tapi pelayanan BPJS. Kami di Komisi IV sudah beberapa kali membahas hal ini dengan pihak terkait,” jelasnya.
Ia menceritakan, pada awal September 2025 lalu, pihaknya bersama BPJS telah melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit swasta untuk menampung aspirasi dari dua sisi: masyarakat sebagai peserta dan pihak rumah sakit sebagai pelaksana layanan.
“Hasilnya, banyak kendala muncul karena miskomunikasi. Kadang aturan baru dikeluarkan BPJS tanpa sosialisasi yang jelas, sementara petugas rumah sakit di lapangan belum mendapat informasi lengkap,” terangnya.
Menurut Nelly, akar masalah bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada kurangnya komunikasi dan edukasi publik. Ia menekankan perlunya peningkatan frekuensi sosialisasi agar masyarakat tidak kebingungan dan pelayanan bisa berjalan lebih efisien.
“Sosialisasi itu kunci. Tidak bisa hanya sekali. Petugas BPJS dan tenaga rumah sakit perlu rutin diberikan pembaruan informasi agar tidak terjadi salah paham,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Nelly menyampaikan rencananya untuk mendorong DPRD menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama BPJS Kesehatan dan camat se-Balikpapan.
“Nanti kami akan undang BPJS dan para camat agar bisa bersama-sama mencari solusi. Harapan kami, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, jelas, dan manusiawi,” tegasnya.
Nelly juga menegaskan bahwa reses bukan sekadar forum seremonial, melainkan wadah nyata bagi wakil rakyat untuk memastikan setiap suara warga mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.
