BALIKPAPAN — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong Dinas Perdagangan agar mempercepat penyelesaian proyek pembangunan pasar tradisional yang hingga kini belum mencapai target.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi ll pada Senin (13/10/2025).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana progres fisik maupun administrasi yang sudah dicapai. Semua kegiatan harus berjalan sesuai jadwal agar serapan anggaran tidak terhambat,” ujarnya usai rapat.
Fauzi mengungkapkan, dari laporan Dinas Perdagangan, beberapa proyek pasar masih mengalami keterlambatan, seperti di Pasar Klandasan dan Pasar Inpres.
Progres fisiknya baru mencapai sekitar 50 persen, padahal waktu pelaksanaan tinggal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Ini tentu jadi perhatian serius. Kalau tidak segera ditangani, bisa berdampak pada keterlambatan serah terima pekerjaan, bahkan risiko proyek mangkrak,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi II akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam waktu dekat untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Fauzi menilai, laporan tertulis sering kali tidak sepenuhnya menggambarkan realitas yang terjadi.
“Kami perlu melihat langsung, apakah kendalanya terletak pada pelaksana proyek, koordinasi antar instansi, atau justru pada aspek penganggaran. Dengan begitu, solusi bisa dicari secara tepat,” tambahnya.
Selain soal progres, dewan juga menyoroti kualitas pekerjaan yang harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Komisi II meminta agar pembangunan di Blok C dan D Pasar Klandasan, termasuk kawasan kulinernya, dikerjakan secara profesional agar segera bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Kami berharap proyek ini selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi pedagang maupun pembeli. Pasar yang tertata baik akan mendorong perputaran ekonomi warga,” ucap Fauzi.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal penyelesaian proyek hingga tuntas. “Tugas kami memastikan pembangunan berjalan efektif, anggaran terserap maksimal, dan fasilitas publik benar-benar berfungsi bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
