BALIKPAPAN — Upaya menjadikan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kembali menjadi sorotan setelah masih ditemukannya anak-anak yang bekerja di jalanan. Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai kondisi ini menunjukkan perlunya tindakan lebih tegas dari pemerintah dalam menegakkan aturan yang sudah ada.
Menurutnya, sejumlah titik seperti Jalan Ahmad Yani, MPR, dan kawasan pusat kota masih sering menjadi lokasi aktivitas ekonomi anak-anak, seperti berjualan tisu atau meminta sumbangan. Padahal, aktivitas tersebut jelas bertentangan dengan semangat KLA yang menjamin hak anak untuk tumbuh, bermain, dan belajar tanpa tekanan ekonomi.
“Balikpapan sudah punya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kota Layak Anak. Tapi perda itu tidak akan berarti kalau tidak ada pengawasan di lapangan. Fakta bahwa masih ada anak-anak bekerja di jalan menunjukkan pelaksanaannya belum optimal,” ujar Iwan, Selasa 14 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang melibatkan anak-anak adalah bentuk eksploitasi terselubung. Menurutnya, anak-anak seharusnya mendapatkan ruang aman untuk bermain dan mengembangkan kreativitas, bukan dipaksa ikut mencari nafkah.
“Kalau sejak kecil mereka terbiasa mencari uang, akan terbentuk pola pikir yang salah. Mereka kehilangan masa belajar dan tumbuh kembang alami,” tegasnya.
DPRD mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban secara berkala sekaligus membina keluarga yang kedapatan melibatkan anak-anak dalam kegiatan tersebut. Pendekatan yang dilakukan, kata Iwan, harus disertai edukasi bagi orang tua agar memahami dampak jangka panjang eksploitasi anak.
“Penertiban perlu, tapi pembinaan jauh lebih penting. Keluarga harus diedukasi agar sadar bahwa anak-anak tidak boleh diperlakukan sebagai sumber penghasilan,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang atau membeli barang dari anak-anak di jalan, karena hal itu justru memperkuat praktik eksploitasi.
“Niatnya mungkin ingin membantu, tapi justru memperpanjang masalah. Kalau kita berhenti membeli, anak-anak tidak lagi didorong untuk bekerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iwan menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Ia mengusulkan agar kampanye edukasi dilakukan lebih luas melalui media sosial, sekolah, dan ruang publik.
“Kota Layak Anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau semua pihak bergerak bersama, kita bisa benar-benar menciptakan Balikpapan yang aman dan ramah bagi generasi muda,” pungkasnya.
