Samarinda, Kaltimedia.com – Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.
Pasalnya, capaian pendapatan BUMD pada tahun anggaran 2024 dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan dan masih jauh dari potensi optimal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut bahwa pendapatan BUMD hanya mencapai Rp237,69 miliar atau 91,90 persen dari target, yang dinilainya belum mencerminkan kinerja maksimal.
“Regulasi pembentukan Perseroda sudah sangat jelas, termasuk kewajiban memiliki core business. Tapi faktanya, masih ada BUMD yang justru bergantung pada APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Salehuddin, usai rapat paripurna ke-27, Senin (28/7/2025).
Lemah Manajerial, Rendah Semangat Kewirausahaan
Ia mengkritik keras BUMD yang belum menunjukkan kinerja produktif. Bahkan, beberapa BUMD dinilai hanya menjadi penyalur dividen tanpa menjalankan aktivitas bisnis riil.
Sebagai contoh, PT Migas Mandiri Pratama hanya mampu menyumbang Rp38,37 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target Rp68,12 miliar—baru mencapai 56,33 persen.
“Permasalahan bukan pada regulasi, tapi pada pelaksanaan. Ada indikasi lemahnya kapasitas manajerial dan kurangnya semangat kewirausahaan. Ini berpotensi menjadi moral hazard,” tegasnya.
Menurutnya, masih banyak BUMD yang hanya menjalankan dana penyertaan modal tanpa upaya memperluas usaha atau menjalin kemitraan bisnis baru. Padahal, Kaltim memiliki potensi besar di sektor energi, kehutanan, hingga green economy.
“Yang kita harapkan, modal dari pemerintah bisa berkembang. Bukan malah merugi dan menambah beban neraca,” sambung Salehuddin.
Beberapa BUMD Tak Sumbang PAD
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti BUMD yang tidak menyumbang apa pun ke kas daerah, seperti PT Asuransi Bangun Askrida dan Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera.
Sebaliknya, ia mengapresiasi kinerja BPD Kaltim Kaltara, PT Jamkrida, Perusda Melati Bhakti, dan Perusda Pertambangan Baea Kaltim Sejahtera yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Desak Evaluasi dan Perombakan Manajemen
Menutup pernyataannya, Salehuddin mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, terutama dari sisi manajemen dan sumber daya manusia.
“Kita harapkan mulai 2026 nanti, gubernur memiliki strategi baru. Jika memang perlu perombakan manajemen, itu harus dilakukan demi optimalisasi pengelolaan aset dan modal daerah,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
