Samarinda – Meskipun capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda pada semester pertama tahun 2025 sudah mencapai 57 persen dari total pagu Rp19 miliar, hal ini tidak lantas membuat kinerja mereka bebas dari sorotan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberikan peringatan tegas agar Dishub tidak terlena dengan angka tersebut dan tetap fokus pada efektivitas program serta transparansi penggunaan anggaran.
Deni menilai capaian tersebut memang patut diapresiasi, tetapi pekerjaan rumah masih banyak menanti.
Penambahan anggaran sebesar Rp4,5 miliar yang diajukan Dishub untuk APBD Perubahan harus diiringi dengan komitmen pelaksanaan yang jelas dan program yang terukur.
“Dukungan anggaran itu ada, tapi harus ada pertanggungjawaban yang konkret. Jangan sampai hanya sekadar angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi pelayanan publik,” tegas Deni.
Sorotan utama DPRD adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengelolaan parkir, penataan lalu lintas, dan penguatan sistem transportasi umum.
Politikus asal Gerindra ini juga mengingatkan agar proses lelang kegiatan fisik yang belum berjalan dipercepat untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun yang berpotensi mengorbankan kualitas pekerjaan.
Tak kalah penting, DPRD menekankan perlunya keterbukaan kepada publik terkait penggunaan anggaran. Masyarakat berhak tahu ke mana dana publik dialokasikan dan bagaimana proyek berjalan.
Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada kuartal IV tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD Murni tahun depan. DPRD berharap Dishub Samarinda lebih aktif melaporkan perkembangan program agar hambatan bisa diantisipasi sejak awal.
“Penganggaran dan pelaksanaan harus berjalan beriringan. Jangan tunggu sampai rapat evaluasi baru ketahuan ada masalah yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkas Deni. (Adv)
