Samarinda, Kaltimedia.com – Isu kesejahteraan tenaga kesehatan kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda, khususnya yang bertugas di RSUD Abdul Moeis. Dalam pernyataannya, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahroni Pasie, menyoroti persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan jasa pelayanan bagi tenaga non-ASN yang menggantungkan penghasilannya dari sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurut Novan, hak-hak tenaga kesehatan, terutama yang berada di garda terdepan pelayanan, harus menjadi prioritas utama rumah sakit.
“Kami mengingatkan agar tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji, khususnya untuk tenaga non-ASN. Dari sekitar 300 perawat, hanya sekitar 125 yang berstatus ASN. Sisanya adalah PPPK dan non-ASN yang penggajiannya bersumber dari dana BLUD,” tegasnya saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (12/7/2025).
Ia menggarisbawahi bahwa keterlambatan pencairan gaji atau insentif dapat berdampak langsung terhadap kinerja dan semangat kerja tenaga medis, yang pada akhirnya turut memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta manajemen RSUD IA Moeis untuk lebih sigap dan profesional dalam mengelola keuangan secara mandiri.
Selain masalah kesejahteraan, Novan juga menyoroti minimnya dukungan anggaran dari APBD Kota Samarinda dalam pengembangan fisik dan infrastruktur rumah sakit. Menurutnya, sebagian besar proyek pembangunan RSUD IA Moeis saat ini ditopang oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan.
“APBD kota hanya cukup untuk operasional dasar seperti gaji, listrik, dan air. Proyek pembangunan bagian depan rumah sakit, misalnya, saat ini seluruhnya dibiayai oleh DAK pusat,” ujarnya.
Dengan statusnya sebagai rumah sakit rujukan utama di Kota Samarinda, Novan menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota dan manajemen RSUD IA Moeis dalam menyusun langkah-langkah strategis, tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan seluruh tenaga medis.
“Peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak bisa terwujud tanpa perhatian terhadap kesejahteraan sumber daya manusia. Tenaga kesehatan yang sejahtera dan didukung sarana yang memadai adalah kunci utama pelayanan yang prima,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
