Samarinda, Kaltimedia.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti pentingnya koordinasi dan validasi data dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di daerah. Ia memberikan perhatian khusus terhadap kemungkinan tumpang tindih antara program “Kutim Tuntas” milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan “GratisPol”, program beasiswa yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (12/7/2025), politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan kekhawatirannya terkait kurangnya harmonisasi data penerima beasiswa. Ia menilai, jika tidak dilakukan validasi secara menyeluruh, besar kemungkinan akan terjadi penerimaan ganda oleh siswa dari dua sumber program berbeda.
“Jika satu siswa menerima bantuan dari dua program sekaligus, akan menimbulkan ketimpangan. Karena itu, diperlukan sistem yang menjamin bahwa setiap penerima hanya mendapatkan satu bentuk bantuan,” kata Agusriansyah.
“Dan jika terjadi tumpang tindih, maka GratisPol tidak bisa dicoret karena ini adalah program dari provinsi,” lanjutnya.
Menurutnya, program GratisPol sudah memiliki kerangka kerja yang lebih luas dan terstruktur. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkab Kutim untuk menyesuaikan pelaksanaan Kutim Tuntas agar tidak saling menimpa dengan program provinsi, melainkan saling melengkapi.
“Selama Kutim Tuntas menyasar siswa yang belum terakomodasi oleh GratisPol, maka program itu tetap relevan dan sangat bermanfaat,” tambahnya.
Selain itu, Agusriansyah juga menekankan pentingnya evaluasi program bantuan pendidikan sebelumnya, seperti “Kaltim Tuntas”, yang sempat berjalan sebelum akhirnya digantikan oleh GratisPol. Ia mengingatkan kemungkinan masih adanya penerima lama yang belum tercatat dalam sistem data baru akibat belum optimalnya integrasi data antarinstansi.
“Isu pendidikan bukan semata soal jumlah penerima, tapi soal distribusi yang adil dan transparan. Tanpa manajemen data yang baik, bisa muncul kecemburuan sosial di masyarakat,” jelasnya.
Agusriansyah pun menyerukan agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat lebih bersinergi dalam menyusun kebijakan pendidikan, tanpa terjebak dalam ego sektoral yang dapat menghambat efektivitas di lapangan.
Ia menggarisbawahi bahwa di tengah peran Kalimantan Timur sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dan fondasi pembangunan jangka panjang.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Tapi akan sia-sia jika tidak didukung oleh kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
