Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Kota Samarinda serius menanganai banjir yang kerap melanda Kota Tepian.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, telah duduk bersama serta memiliki strategi untuk mengatasi banjir, khususnya di kawasan aliran anak Sungai Mahakam.
Kepala BWS Kalimantan IV, Yosiandi Radi Wicaksono, menjelaskan bahwa sejumlah anak sungai mengalami bottleneck seperti Karang Mumus, Karang Besar, dan Kecil mengalami penyempitian di bagian Hilir.
“Solusinya bukan hanya normalisasi, tetapi juga pelebaran sungai agar aliran air tidak terhambat,” kata Yosiandi kepada awak media, Jumat (4/7/2025).
Kemudian, Yosiandi menjelaskan, bottleneck adalah penyempitan sungai pada suatu titik tertentu yang dapat menyebabkan aliran air terhambat, mirip seperti leher botol. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketinggian air di bagian hulu titik penyempitan dan bahkan banjir di daerah sekitarnya.
Sehingga, pihaknya telah menyusun desain pengendalian banjir dengan estimasi anggaran antara Rp800 hingga Rp900 miliar.
Desain tersebut mencakup pembangunan tanggul, pelebaran sungai, serta pembangunan 10 rumah pompa untuk membantu mengalirkan air saat kapasitas sungai tidak mencukupi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, faktor cuaca ekstrem menjadi faktor utama penyebab banjir.
“Curah hujan di atas 50 mm selama lebih dari tiga jam sudah cukup untuk menyebabkan genangan, terutama karena kapasitas drainase yang terbatas,” terangnya.
Ia juga menyoroti adanya banjir kiriman dari daerah hulu yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara (Kukar), serta morfologi sungai yang berkelok-kelok dan mengalami sedimentasi.
“Ini memperparah kondisi. Karena itu, perlu penanganan lintas sektor dan lintas kewenangan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Samarinda, lanjut Hendra, telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk pembebasan lahan di beberapa segmen Sungai Karang Mumus.
Upaya ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan proyek struktural oleh BWS dan normalisasi oleh PUPR Provinsi.
Salah satu contoh intervensi langsung dilakukan oleh Wali Kota Samarinda di kawasan Tarmidi dan Jalan Sutomo, termasuk pembangunan saluran di sekitar Masjid Al-Khoir.
Meski demikian, masih diperlukan penyesuaian karena dampak pasang surut yang masih memengaruhi kondisi drainase di area tersebut.
Harapannya, dengan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, penanganan banjir di Samarinda bisa lebih terarah dan berdampak signifikan pada masyarakat. (rfh)
Editor : Ang
