BALIKPAPAN – Proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat yang menelan anggaran Rp106 miliar menjadi sorotan tajam akibat minimnya progres pekerjaan. Hingga pertengahan Desember 2024, pembangunan baru mencapai 12 persen, jauh di bawah target yang seharusnya selesai pada akhir tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menilai lambannya pengerjaan proyek ini berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (16/12/2024), Gasali meminta penjelasan dari pihak terkait terkait hambatan yang menghambat proyek ini.
“Apa saja kendala yang menyebabkan progres hanya 12 persen. Kalau tidak segera diatasi, pembangunan akan terhenti total,” kata Gasali.
Ia mendesak pemerintah dan kontraktor agar segera mencari solusi untuk mengejar ketertinggalan.
Gasali juga memperingatkan kontraktor mengenai konsekuensi yang akan dihadapi jika gagal memenuhi target progres 30 persen pada akhir tahun.
“Jika target tidak tercapai, langkah tegas berupa pemutusan kontrak dan tender ulang akan dilakukan,” tegasnya.
Kritik juga datang dari Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak), Jericho, yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran sebesar Rp106 miliar. Ia menilai pengawasan proyek ini belum optimal.
“Progres fisik hanya 12 persen, tapi anggaran begitu besar. Apakah pengelolaannya sudah sesuai prosedur. Kalau tidak ada kejelasan, ini bisa jadi kasus hukum,” ujar Jericho.
Ia menuntut transparansi penuh dari pemerintah dan meminta kontraktor diganti jika tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
Proyek pembangunan RS Balikpapan Barat dianggap mendesak karena kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang memadai. Lambannya progres menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini akan terus tertunda. Desakan masyarakat semakin mempertegas perlunya langkah konkret untuk menyelamatkan proyek ini agar bisa diselesaikan sesuai rencana. (KM2)
