BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin mengaku perbaikan di bundaran Karang Anyar di wilayah kerja Pertamina seharusnya menjadi kewajiban BUMN tersebut.
Ini disampaikan karena kurasakan jalan tersebut dampak dari adanya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan Jo. Sepanjang Jalan Minyak hingga sekitar bundaran Karang Anyar mengalami berlubang.
Kamaruddin mengungkapkan jalan yang berada di bundaran Karang Anyar itu dulunya tugu migas kini rusak.
Untuk itu, Komisi III DPRD meminta untuk diperbaiki. “Kami meminta jalan itu untuk diperbaiki,” ucapnya.
Menurutnya, permintaan itu selain untuk keindahan estetika kota. Pengaspalan itu juga buat keselamatan pengguna jalan bagi masyarakat, khususnya di Balikpapan Barat tanpa menunggu proses RDMP selesai.
“Tetapi tiba-tiba Pemkot Balikpapan menganggarkan untuk perbaikan jalan di situ. Menurut saya mungkin pertimbangannya adalah untuk keselamatan pengguna jalan,” ungkapnya.
Sebab, dikatakannya, jika menunggu Pertamina, maka selalu mentok pada janji yang tak pasti.
“Kalau kita desak RDMP maupun KPI Unit Balikpapan sebagai yang punya lahan, jawabannya selalu iya, tapi nggak dikerjakan. Sedangkan keselamatan warga itu lebih penting, terutama pemotor,” bebernya.
Ia mengatakan anggaran yang digelontorkan Pemkot Balikpapan itu sekitar Rp 3,1 miliar untuk pengaspalan jalan dan drainase. “Saya kira ini positif aja lah,” terangnya.
Meski demikian, dirinya mengharapkan agar Pertamina lebih peduli lagi untuk akses jalan yang berada di sekitarnya. Bahkan, dikatakannya jangan berlindung dibalik proyek nasional.
“Semoga Pertamina lebih peduli lagi di sekitarnya, saya nggak suka mereka menggunakan istilah ini proyek strategis nasional sehingga dampaknya tak diperhatikan. Jalan hancur, kendaraan parkir sembarangan di situ, itukan yang kita kritisi dari awal dari Komisi III terutama saya,” harapannya. (Adv)
