Samarinda, Kaltimedia.com – Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), berupaya mendorong masyarakat untuk memperkecil kesenjangan gender. Hal itu mengacu kepada RPJMN di pemerintah daerah yang dapat mengintegrasukan pada rencana kerja di tingkat daerah, sehingga urusan wajib non pelayanan dasar yaitu, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa perempuan akan berdaya jika mereka diberdayakan terlebih dahulu untuk bisa mandiri.
“Perempuan memiliki potensi luar biasa dalam ekonomi dan kewirausahaan, apalagi dengan jumlah penduduk perempuan dan juga anak yang mengisi dua per tiga (2/3) penduduk di Indonesia. Artinya, memberdayakan perempuan menjadi hal yang sangat penting agar dapat mencapai potensi optimalnya,” kata Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Senada dengan Menteri PPA, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengungkapkan di Benua Etam sendiri masih terjadi kesenjangan gender di beberapa elemen masyarakat. Misalnya seperti di dunia pekerjaan, hingga di lingkungan sosial.
“Tentunya hal ini terus kita dorong agar dapat memperkecil kesenjangan gender diseluruh elemen masyarakat. Bahwasanya wanita juga sanggup,” ungkapnya.
Adapun keseriusan dalam memberdayakan perempuan di Indonesia, salah satunya yaitu kuat secara ekonomi dan kewirausahaan. Dengan begitu diharapkan ketimpangan gender di Indonesia dapat menurun.
“Perempuan menurut Menteri PPPA masih dihadapkan pada pola diskriminasi dan ketidak adilan di berbagai macam sektor pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas hidup manusia,” papar Soraya.
Ada tiga aspek penting di dalam IPM itu sendiri yakni, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Lebih lanjut Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang membandingkan IPM perempuan dan laki-laki, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, serta ekonomi.
“Melihat ketimpangan itu, ini menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan paradigma tersebut. Hal ini bisa dimulai dari peran dan partisipasi perempuan itu sendiri, serta tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh agama,” pungkasnya. (titi/adv)
