SAMARINDA – Proses pergantian ketua DPRD Kaltim masih bergulir. Pergantian tersebut dapat terlaksana jika salinan putusan Mahkamah Partai telah sampai di DPRD.
Nantinya posisi ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini, yaitu Makmur HAPK akan digantikan oleh Ketua Komisi III, Hasanuddin Mas’ud.
Tinggal menghitung mundur saja, kapan kakak dari Rahmad Mas’ud itu bisa menggantikan Makmur HAPK. Hanya saja pergantian tersebut belum tentu berjalan mulus.
Polemik yang terjadi antar keduanya, baik Makmur – Hasanuddin ataupun Makmur – Golkar semakin memanas saja. Ditambah, beberapa kirikil tajam yang harus dilewati Hasanuddin, salah satunya terkait permasalahan hukum yang sedang dijalaninya saat ini.
Yaitu kasus dugaan cek kosong yang dilaporkan oleh pengusaha Irma Suryani. Cek kosong tersebut disebut hasil kegiatan transaksi pembelian solar laut senilai Rp 2,7 miliar.
Hasanuddin dan istirnya, Nurfadiah saat ini masih dalam tahap penyidikan. Jika nantinya kepolisian menetapkannya sebagai tersangka, fraksi Golkar harus mencari lagi calon yang dapat mengisi kursi ketua DPRD Kaltim.
Dikatakan Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Husni Fahruddin, menyebut tidak pandang bulu menggantikan posisi tersebut jika Hasanuddin nantinya ditetapkan sebagai tersangka.
“Kalau ada menyatakan terpidana, melawan hukum kami proses nanti. Ya enggak bisa orang terpidana menjadi Ketua DPRD. Fair-fair saja,” katanya.
Jika itu benar terjadi, maka fraksi Golkar kembali mencari calon yang berpeluang mengisi kursi ketua DPRD Kaltim yang kosong. Ada dua nama yang diminta fraksi ke DPP untuk menjadi ketua DPRD Kaltim.
Pertama wakil ketua fraksi Golkar, Sarkowi V Zahry, kedua Sapto Pramono. Keduanya berpeluang mengisi posisi tersebut jika Hasanuddin menjadi tersangka.
Namun tetap keputusan tersebut akan dikeluarkan oleh DPP nantinya.
“Mau disimpang jalan, diseperempat jalan perjalannya nanti, ya kami ganti. Dimana marwah lembaga dan Golkar,” serunya. (pry)
