BALIKPAPAN – Kantor DPRD Kota Balikpapan disambangi sejumlah pedagang di kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan, Senin (16/11/2020). Kedatangan pedagang tersebut tak lain untuk menyampaikan tuntutan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada diluar pelabuhan.
Pasalnya, keberadaan PKL di luar pagar pelabuhan tersebut malah menurunkan omzet pendapatan mereka. Padahal, mereka sejatinya sudah membayar sewa kepada pihak Pelindo.
Usai bertemu dengan perwakilan pedagang, H Haris Ketua Komisi II DPRD Balikpapan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Pelindo. Apalagi saat kondisi covid-19 seperti saat ini cukup berpengaruh dari segi ekonomi.
Karenanya Haris mengatakan harus menemukan sebuah solusi bijak untuk para pedagang.
“Itu yang diminta para pedagang dan kami meminta kepada Pelindo IV untuk bersikap tegas terhadap hal itu. Adapun soal sewa pelindo sudah menggratiskan selama adanya Covid-19. Dari bulan Maret sampai sekarang untuk sementara digratiskan,” ungkapnya.
Tambahnya, pihaknya meminta Pelindo IV Balikpapan juga segera mengatasi keberadaan PKL di luar yang sudah terdata dan menjaga ketertiban pedagang resmi agar tidak terjadi konflik. Menurut Haris, sebelumnya Pelindo IV juga sudah berjanji akan melakukan pembersihan PKL di luar kawansab, termasuk penataan terhadap PKL sesuai kesepakatan penempatan kios di lantai dua pelabuhan serta tidak akan menambah jumlah PKL dari yang sudah terdaftar.
“PKL ini masyarakat kita juga jadi persoalannya pun harus bisa diselesaikan oleh pihak yang berkaitan. Jadi insya Allah kita upayakan solusi yang terbaik. Pedagang itu kan sudah didata dan direlokasi sesuai kebijakan Pelindo IV. Tinggal pengawasan Pelindo terhadap PKL yang tidak terdata,” jelasnya. (pcm)
