BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan memanggil Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada Kamis (24/6/2021). Pemanggilan ini terkait polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi di Balikpapan.
Kegiatan ini dimaksud untuk membuka komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan masalah PPDB yang sedang berjalan. Karena, meski tujuan sistem ini bagus, namun dalam praktiknya masih menimbulkan kebingungan dan masalah di masyarakat.
Apalagi soal radius lokasi tempat tinggal siswa sebagai salah satu syarat diterima di sekolah yang berdekatan dengan domisili rumah. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan bahwa masalah ini terjadi hampir setiap tahun.
Dan setiap tahun pulak selalu ada mediasi oleh DPRD dengan melibatkan masyarakat dan Dinas Pendidikan setempat. Memang sebenarnya, polemik permasalahan sistem PPDB Online dan zonasi ini telah diterapkan oleh kebijakan pusat.
“Jadi memang beberapa tahun terakhir kita belum ada membangun sekolah karena anggaran kita tersedot untuk refocusing penanganan Covid-19. Sementara jumlah peserta didik yang mendaftar lebih besar daripada sekolah yang tersedia. Akibatnya ada anak yang sampai kesulitan mencari sekolah,” katanya.
Budiono menambahkan, setelah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak Disdik baik kota maupun provinsi, pihaknya sudah meminta kepastian anggaran penambahan ruang belajar hingga pembangunan sekolah. Namun pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat di tahun ini cukup berpengaruh pada ketersediaan anggaran baik di APBD provinsi maupun Kota Balikpapan.
“Jadi sebagus apapun sistem zonasi di Balikpapan tetap tidak ideal. Karena memang jumlah sekolah kita yang belum memadai. Makanya pertemuan ini sepertinya sudah menjadi agenda tahunan saja,” serunya.
Diakui Budiono, dirinya banyak menerima laporan warga terkait masalah PPDB online dan zonasi di sekolah negeri dan hal ini juga sudah diteruskannya ke DPRD Provinsi Kaltim. Solusi saat ini adalah penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah negeri, mengingat jumlah pendaftar dengan ketersediaan kursi masih tidak sebanding.
“Solusinya ya pemerataan fasilitas pendidikan dan pembatalan zonasi yang tidak sesuai dengan kondisi. Kemudian secepatnya diadakan rombel untuk situasi seperti ini, karena PPDB di Kota Balikpapan tidak kondusif. Ini sebagai contoh dan barometer bagi Disdik Kaltim terkait penerapan PPDB online,” serunya. (pcm)
