Anggaran Dipangkas, Bupati PPU Tetap Pertahankan Pendidikan dan Kesehatan

Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan pelayanan dasar tidak boleh terabaikan. Hal itu disampaikannya dalam Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertema Penajam Paser Utara, Menata Masa Depan, Rabu (4/11/2026). (Humas)

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tetap memprioritaskan pendidikan dan kesehatan meski kemampuan keuangan daerah pada 2026 harus disesuaikan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan pelayanan dasar tidak boleh terabaikan. Hal itu disampaikannya dalam Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertema Penajam Paser Utara, Menata Masa Depan, Rabu (4/11/2026).

Menurut Mudyat, pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan masyarakat lokal menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, Pemkab PPU terus mendorong Kartu Penajam Cerdas (KPC) dan beasiswa bagi pelajar serta mahasiswa.

Pada 2025, Pemkab PPU mengalokasikan sekitar Rp7,9 miliar untuk beasiswa bagi 1.453 penerima. Rinciannya: Beasiswa Karir 54 penerima, Beasiswa Stimulan Prestasi 436 penerima, Beasiswa Religi 144 penerima, dan Beasiswa Nawasena 692 penerima. Selain itu, ada beasiswa khusus untuk kebutuhan tenaga strategis, termasuk kedokteran.

“Kita tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga mulai mengarahkan investasi SDM untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah ke depan,” terang Mudyat.

Ia menegaskan keberlanjutan program tetap dijaga, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan, kriteria penerima manfaat, dan evaluasi hasil program.

Dapat Rp46 Miliar dari Kemenkes

Di sektor kesehatan, Pemkab PPU memprioritaskan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, hingga pelayanan rujukan. Termasuk peningkatan RSUD, dokter spesialis, layanan ibu dan anak, penanganan stunting, dan pemerataan akses di seluruh kecamatan.

“Kita akan memprioritaskan kebutuhan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, beberapa waktu lalu, Pemkab PPU berhasil memperoleh dukungan Rp46 miliar dari Kemenkes untuk 2026. Bantuan itu difokuskan untuk pengadaan CT-Scan dan Cathlab di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan puskesmas di empat kecamatan.

“PPU membutuhkan sinergi langsung dengan Kemenkes. Hadirnya IKN Nusantara menuntut percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan,” ujar Mudyat.

Dana Tangguh RT

Selain itu, Pemkab PPU mendorong pembangunan partisipatif melalui Dana Tangguh RT. Program ini memberi ruang bagi masyarakat menentukan kebutuhan di lingkungannya, seperti jalan lingkungan, drainase, penerangan, fasilitas sosial, kebersihan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mudyat menegaskan program ini bukan sekadar bagi-bagi anggaran, melainkan membangun budaya pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan,” katanya. (Adv)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *