
JAKARTA – Google menutup puluhan ribu kanal YouTube yang diduga terkait operasi pengaruh terkoordinasi yang menyebarkan konten mendukung pemerintah Indonesia.
Dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diperbarui pada 30 Oktober 2026, tim Trust & Safety Google mengungkap adanya jejaring akun dan kanal yang menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi di sejumlah negara, salah satunya Indonesia.
Total, ada 19.389 kanal YouTube yang ditutup dalam rentang Juli hingga September 2026.
Rinciannya:
- Juli 2026: 6.888 kanal terkait Indonesia dan 17 kanal multibahasa pro-pemerintah Indonesia ditutup
- Agustus 2026: 10.134 kanal ditutup sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia
- September 2026: 2.350 kanal ditutup
“Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia,” tulis tim Trust & Safety Google dalam laporan tersebut.
SAFEnet: Ada Upaya Orkestrasi
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menyebut penutupan puluhan ribu kanal itu menandakan adanya upaya orkestrasi dari aktor-aktor pro pemerintah untuk memanipulasi narasi publik.
Dalam pengamatannya, upaya masif seperti ini hanya terjadi di era Presiden Prabowo.
Komdigi Minta Google Buka Data
Merespons temuan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google membuka data secara transparan. Komdigi ingin penjelasan soal jenis akun apa saja yang ditutup, pelanggaran apa yang dilakukan, dan apa dasar kaitannya dengan Indonesia.
Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada akun warga biasa, jurnalis, atau kreator independen yang ikut terdampak penutupan massal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Google belum memberikan penjelasan rinci terkait permintaan Komdigi tersebut.
Peristiwa ini memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen merasa selama ini dikelilingi buzzer, sementara sebagian lain mempertanyakan apakah penutupan massal ini bisa menjadi preseden pembungkaman suara pro-pemerintah. (Ar)



