Masuk Lima Besar Nasional, Balikpapan Perkuat Peluang Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2026

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo (tengah), bersama dengan Sekretaris Daerah Agus Budi Prasetyo (kiri) didampingi oleh Kepala Bappeda Litbang Murni, saat melakukan FGD dan wawancara Tahap II pada kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 tingkat nasional.

KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan semakin mendekati peluang untuk meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 tingkat nasional setelah berhasil menembus lima besar nominasi kategori kabupaten/kota. Memasuki tahapan penilaian tahap II, Pemerintah Kota Balikpapan memaparkan berbagai capaian pembangunan sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan strategis dari tim penilai nasional.

Tahapan penilaian lanjutan tersebut berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan pada Kamis (9/7/2026). Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, hadir bersama jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) serta perangkat daerah terkait untuk mempresentasikan berbagai program dan inovasi pembangunan yang telah dijalankan di Kota Balikpapan.

Dalam proses penilaian tersebut, tim evaluator menggali secara mendalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari kualitas perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan tim penilai memberikan perhatian besar terhadap bagaimana Pemerintah Kota Balikpapan menerjemahkan visi dan misi pembangunan ke dalam program-program konkret yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tim penilai banyak mendalami bagaimana visi dan misi kepala daerah diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang nyata, mulai dari transformasi birokrasi, penguatan ekonomi kreatif, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bagus.

Selain itu, sejumlah indikator pembangunan juga menjadi fokus pembahasan selama sesi wawancara dan klarifikasi. Di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah, rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga berbagai indikator pembangunan inklusif seperti kota ramah anak dan ramah disabilitas.

“Berbagai pertanyaan disampaikan secara komprehensif, termasuk terkait capaian indikator pembangunan daerah dan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Alhamdulillah seluruh pertanyaan dapat kami jawab dengan baik dan kami berharap hasilnya sesuai dengan harapan tim penilai,” katanya.

Tidak hanya melakukan verifikasi terhadap pemaparan pemerintah daerah, tim penilai juga melakukan pendalaman informasi melalui berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam proses pembangunan di Kota Balikpapan.

Sejumlah unsur yang dilibatkan dalam proses tersebut antara lain kalangan dunia usaha, organisasi profesi dan asosiasi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pegiat lingkungan, hingga unsur legislatif.

Menurut Bagus, keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan di Balikpapan berjalan secara partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Para pemangku kepentingan selama ini memang kami libatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Karena itu, tim penilai juga meminta pandangan mereka untuk memastikan bahwa apa yang kami sampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan DPRD Kota Balikpapan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan turut menjadi perhatian tim penilai untuk melihat sejauh mana sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Tim penilai juga menanyakan bagaimana implementasi program yang telah dijalankan serta sejauh mana pengawasannya dilakukan bersama DPRD. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas,” jelas Bagus.

Menurutnya, seluruh proses penilaian berlangsung secara objektif dan berdasarkan kondisi riil yang terjadi di Kota Balikpapan tanpa adanya upaya untuk melebih-lebihkan capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan seluruh data dan informasi apa adanya karena para pemangku kepentingan yang diwawancarai juga merupakan bagian dari proses pembangunan selama ini. Mereka mengetahui secara langsung bagaimana program-program tersebut dijalankan,” ungkapnya.

Tidak hanya wawancara, tim penilai juga melakukan peninjauan ke lapangan untuk beberapa bidang penilaian. Di bidang pendidikan, tim penilai meninjau SD Bhayangkari 1, SMP Sinar Pancasila dan SKB Balikpapan Tengah. Di bidang kebersihan, tim penilai meninjau Tempat Pengloahan Sampah Terpadu (TPST) Karang Joang, serta di bidang lingkungan meninjau Mangrove Center Graha Indah.

Saat ini Kota Balikpapan bersaing dengan empat daerah lainnya, yakni Kota Tangerang, Kota Manado, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Kendal dalam perebutan gelar Penghargaan Pembangunan Daerah 2026 tingkat nasional kategori kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Balikpapan berharap berbagai inovasi dan capaian pembangunan yang telah dilakukan dapat menjadi nilai tambah dalam proses penilaian sekaligus memperkuat posisi Balikpapan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan terbaik di Indonesia. (mang/Adv Diskominfo Balikpapan)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *