Jakarta, Kaltimedia.com – Kementerian Komunikasi dan Digital memperluas uji coba sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) mulai Juni 2026 setelah ditemukan tingginya ketidaktepatan sasaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, mengungkapkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan tingkat salah sasaran penerima bansos PKH mencapai 45 persen.
“Berdasarkan estimasi Susenas 2024, dan juga ada kajian yang dilakukan oleh FDN, memang ada kurang tepatnya sasaran. Jadi dalam kasus PKNH ini, yang disebut dengan miss target itu sampai 45%,” kata Mira dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Selasa (26/5/2026).
Menurut Mira, persoalan utama ketidaktepatan penerima bansos berasal dari kualitas dan sinkronisasi data antarinstansi yang belum optimal.
“Seperti data instansi yang belum sepenuhnya tertumbuh, ini menyebabkan risiko data ganda, tidak konsisten, ataupun belum terkini, serta proses verifikasi yang masih panjang,” ujarnya.
Sebagai solusi, Komdigi kini memperluas pilot project digitalisasi bantuan sosial berbasis data melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sistem tersebut mengintegrasikan dua layanan utama, yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan Komdigi.
Melalui sistem itu, proses verifikasi penerima bantuan sosial dilakukan dengan menghubungkan data dari berbagai lembaga seperti perbankan, PLN, hingga BPJS.
Meski begitu, pemerintah menegaskan proses integrasi data dilakukan tanpa memindahkan data antarinstansi.
“Dalam konteks ini, SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain. SPLP juga tidak memindahkan data dari masing-masing instansi pemilik data,” jelas Mira.
Ia menambahkan, uji coba sistem Perlinsos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi sejak September 2025.
Mulai Juni 2026, pemerintah akan memperluas uji coba tersebut ke 42 kota dan kabupaten di Indonesia secara bertahap.
“Skema ini masih dalam tahap piloting untuk melihat apakah sistem tersebut praktis dan dapat diterapkan sesuai kondisi di masing-masing daerah,” tandasnya. (Ang)
