Lebanon, Kaltimedia.com – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran menutup kembali Selat Hormuz menyusul serangan militer Israel ke wilayah Lebanon pada Rabu (8/4/2026) pagi waktu setempat.
Langkah tersebut diambil Teheran karena menilai serangan Israel merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah dicapai bersama Amerika Serikat.
Media pemerintah Iran, Fars News, melaporkan bahwa penutupan Selat Hormuz dilakukan sebagai respons langsung atas aksi militer Israel di Lebanon.
Iran berpendapat bahwa kesepakatan gencatan senjata mencakup penghentian seluruh serangan, termasuk di wilayah Lebanon. Namun, Israel memiliki pandangan berbeda.
Pihak Tel Aviv menegaskan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam cakupan gencatan senjata yang berlaku selama dua pekan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump disebut telah menyetujui gencatan senjata setelah menerima sejumlah tuntutan dari Iran.
Namun, pihak Gedung Putih kemudian membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa tidak semua poin yang diajukan Teheran disepakati.
Kesepakatan gencatan senjata itu sendiri dikonfirmasi oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, yang menyebutkan perjanjian berlaku selama dua minggu dan dimediasi oleh Pakistan.
Sebelum kembali ditutup, Iran sempat membuka akses Selat Hormuz dan mengizinkan kapal tanker melintas setelah gencatan senjata diumumkan.
Namun situasi berubah cepat setelah serangan terbaru Israel. Sumber keamanan Iran bahkan menyebut Teheran tengah menyiapkan langkah militer lanjutan.
“Iran sedang menyelesaikan rencana untuk melakukan operasi pencegahan terhadap posisi militer Israel,” ujar sumber tersebut.
Penutupan Selat Hormuz berpotensi berdampak besar terhadap jalur distribusi energi global, mengingat kawasan ini merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Dengan perbedaan tafsir soal gencatan senjata dan meningkatnya aksi militer, situasi di Timur Tengah kembali memasuki fase yang tidak stabil.
Konflik ini tidak hanya melibatkan Iran dan Israel, tetapi juga berpotensi menyeret aktor global lainnya, termasuk Amerika Serikat. (Ang)
